Abdul Hafid (aktivis pemerhati kebijakan publik) |
Mataram,(Beritantb.com) - Ditengah pentingnya sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dan untuk manaikan indeks pembangunan manusia, pemprov NTB sebelumnya memberikan bantuan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, hal tersebut dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun skill dalam memberikan kontribusi pada daerah.
Tetapi ditengah pergantian kepemimpinan di NTB, Pj. Gubernur langsung memangkas anggaran beasiswa pendidikan dengan mengalihkan untuk merenovasi kantor Gubernur.
Hal tersebut dikritisi oleh Abdul Hafid (aktivis pemerhati kebijakan publik). Ia memperhatikan terkait esensi dari kebijakan yang dimaksud.
“Saya menilai Pj. Gubernur NTB tidak paham tentang prioritas yg esensial, esensi merenovasi kantor gubernur dengam memotong beasiswa itu untuk apa? Sementara SDM Demi peningkatan IPM NTB, mana yg jauh lebih urgen, negara lain sudah berpikir 20 tahun kedepan kita hanya berpikir hari ini”, jelas Abdul Hafid, Sabtu, (16/3/24)
Lebih lanjut Abdul Hafid meminta kepada stakeholder terkait, lebih khusus kepada wakil rakyat yang ada di Udayana, bahwa apa yang dilakukan oleh Pj. Gubernur NTB itu keliru dan harus dievaluasi.
"Anggota DPRD provinsi NTB harus sesegera mungkin untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, pasalnya kebijakan itu keliru dan hanya di nikmati orang-orang yang ada di dalam kantor saja.", harap alumni Megister Mercubuana
Terakhir, dirinya menerangkan bahwa merenovasi kantor Gubernur juga penting, tetapi harus dicarikan pos anggaran yang lain agar kebutuhan untuk peningkatan SDM tidak diganggu