 |
| (ist-Koalisi Mahasiswa Pulau Sumbawa Jakarta saat melakukan aksi di depan gedung KPK kemarin) |
Jakarta(BeritaNTB,- Masa aksi yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pulau Sumbawa Jakarta menggelar unjuk rasa terkait dugaan dana siluman Rp26 milyar dari APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2022 di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Jakarta, pada Senin 4 Juli 2022.
Massa aksi tersebut mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera menangkap dan mengadili Ketua DPRD dan Kadis PUPR Kabupaten Dompu. Diduga sebagai aktor munculnya dana siluman tersebut.
"Diduga sebagai otak pelaku dugaan adanya dana siluman yang dialokasikan pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp26 miliar," kata Korlap aksi Syafruddin.
Safrudin menjelaskan, dugaan adanya dana siluman yang dialokasikan pada APBD tahun anggaran 2022 pada item belanja modal di SKPD Lingkup Kabupaten Dompu yang tidak sesuai hasil klinis yang dilaksanakan oleh Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Dompu Provinsi NTB yaitu dari unsur Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu.
"Dugaan adanya dana siluman yang dialokasikan pada APBD tahun 2022 pada item belanja modal ini baru diketahui pada salah satu SKPD yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan belum terungkap lebih jauh pada SKPD lainnya," bebernya.
Terungkapnya 'dana siluman' tersebut atas hasil klinis oleh salah satu anggota TAPD yang tidak mau menandatangani dokumen hasil klinis RKA SKPD yang diketahui sebelum review dan setelah review RKA di Dinas PUPR terjadi penambahan alokasi yang begitu besar tanpa dibahas di tingkat klinis.
Syafrudin dalam orasinya menilai 'persekongkolan jahat' antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Dompu merupakan penyakit dalam demokrasi, karena fungsi kontrol dari legislatif terhadap eksekutif lemah dan rentan akan melakukan kejahatan secara bersama.
Lebih lanjut masa aksi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan adanya 'dana siluman' yang melibatkan para pejabat yang ada di kabupaten Dompu.
"Kasus tersebut diduga kuat merupakan konspirasi jahat yang lakukan oleh eksekutif dan Legislatif," tegasnya.
Syafruddin menegaskan akan terus melakukan aksi demonstrasi di depan KPK sebelum kasus ini terungkap jelas semua pelaku kejahatan terhadap uang rakyat tersebut.
"Aksi ini akan kami lakukan secara terus menerus hingga terang benderang," tegasnya.*
BN
