F-Ketua DPW PSI NTB, Dian Sandi Utama
Arif/ radarmandalika
Mataram,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Telah mengumumkan daftar partai yang di pastikan gagal dalam mengikuti verifikasi administrasi dan secara otomatis di nyatakan gagal sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang.
Adapun ke 16 partai politik yang di umumkan oleh KPU RI pada Selasa (16/8) kemarin, diantaranya adalah; Partai Demokrasi Republik Indonesia, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU),Partai Pelita, Partai Karya Republik, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Pandu Bangsa, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa), Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Partai Masyumi, Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Kongres, Partai Kedaulatan, Partai Reformasi.
Menyaksikan proses dan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU serta melihat dinamika politik secara nasional, PSI NTB membuka diri kepada para pengurus dan kader partai politik yang telah dipastikan tidak dapat menjadi peserta Pemilu 2024.
Saat di konfirmasi, Ketua DPW PSI NTB, Dian Sandi Utama dan seluruh kader PSI mengajak para pengurus dan kader partai yang tidak lolos tersebut untuk bersama-sama berada dalam sebuah perahu perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia Nusa Tenggara Barat.
"Bagi rekan-rekan Partai Berkarya, Masyumi dan yang lainnya, yang ingin masuk menjadi pengurus di PSI NTB, kami persilahkan dengan mengisi tempat-tempat atau posisi terbaik yang telah kami persiapkan baik di Kepengurusan Wilayah maupun Kepengurusan di Kabupaten Kota," kata Dian Sandi saat di konfirmasi via pesan WhatsApp Rabu, (17/8/2022) kemarin.
Dian Sandi juga menyampaikan bahwa bagi pengurus dan kader partai tersebut yang ingin mencalonkan diri pada Pileg 2024, PSI membuka pintu selebar-lebarnya dengan syarat yang telah kami sampaikan sebelumnya.
Adapun syarat yang di ajukan oleh PSI NTB diantaranya, tidak pernah korupsi, pelaku kekerasan atau pelecehan seksual, KDRT, pelaku intoleran yang memiliki putusan hukum tetap.
Di tegaskan pula oleh pemuda yang akrap di sapa DSU ini bahwa PSI hadir sebagai parpol tanpa mahar, PSI juga tidak akan menerima uang pendaftaran.
"Kami adalah partai yang dari awal dengan tegas menolak mahar, baik untuk Pilkada maupun Pencalegan. Kami tegaskan, kami tidak menerima uang pendaftaran sepeserpun dan kami gratis," tegas DSU.
Pewarta: AC
Editor : BN-01
