 |
| Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Mataram, Anjas Arianto |
Mataram,(Beritantb.com) - Tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian terhadap masa aksi di depan Kantor Gubernur NTB mendapatkan kecaman dari Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Mataram.
Aksi demonstrasi yang digelar pada tanggal 2 april 2024 ini digelar di dua rute yaitu Mapolda NTB dan Kantor Gubernur NTB dalam rangka merespon problematika yang ada di NTB.
Aksi masa yang menuntut netralitas kepolisiam pada Pemilu 2024 dan juga menyoalkan terkait dengan gas LPG yang dijual tidak sesuai standar peraturan yang berlaku ini mendapat tindakan represif oleh kepolisian terhadap aksi masa.
Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Mataram, Anjas Arianto, menyayangkan tindakan tersebut yang tidak sesuai dengan fungsi kepolisian.
Menurutnya, tindakan represifitas dari pihak kepolisian terhadap kader HMI MPO Cabang Mataram bahkan sampai pada penginjakan dan perobekan bendera HMI di kantor gubernur NTB telah melanggar etika.
"Kami sayangkan, tindakan perobekan bendera kami ini merupakan penghinaan terhadap lembaga kami, yang seharusnya polisi harus tahu tetang marwah organisasi pada bendera", ungkapnya pada Selasa (2/4/24) di Mataram.
Anjas menerangkan bahwa tindakan represif dari kepolisian tersebut menunjukan pihak kepolisian sudah benar-benar tidak mampu mengimplementasikan tridarma kepolisian nomor 2 tahun 2022 yang berbunyi bahwa kepolisian tugasnya mengayomi, melindungi serta mengamankan.
"Sehingga dalam cek-cok aksi tadi bendera HMI MPO Cabang Mataram disobek oleh pihak kepolisian", tuturnya.
Ia sayangkan tindakan tersebut sangat merendahkan harga diri Himpunan Mahasiswa Islam secara nasional. "Oleh karena itu, kami mendesak Kapolda NTB untuk segera mengevaluasi dan memberikan sangsi kepada oknum polisi yang telah melakukan tindakan represif serta merobek dan bendera kami", desaknya.
Ia juga menegaskan bahwa jika hal tersebut tidak diindahkan, maka pihaknya akan membangun gerakan serta bersurat ke PB HMI untuk mendesak Kapolri agar pecat oknum kepolisian yang telah melanggar marwah organisasi.
"Saya tegaskan kepada Kapolda NTB, jika tidak diindahkan maka saya pasti gerakan HMI MPO Cabang Mataram akan berlanjut sampai kepada polri Kapolri", tegasnya.
