 |
| Empat pasangan bakal calon yang mengemuka di tengah-tengah publik. Diantaranya paket Bang Zul-Abah Uhel, Rohmi-Firin, Iqbal-Dinda, dan Miq Gite-Sukiman. |
Mataram,(Beritantb.com) - Pilkada NTB tahun 2024 kian dekat. Sementara ini, ada empat pasangan bakal calon yang mengemuka di tengah-tengah publik. Diantaranya paket Bang Zul-Abah Uhel, Rohmi-Firin, Iqbal-Dinda, dan Miq Gite-Sukiman.
Seiring dengan hal tersebut, beredar pula isu-isu di beberapa media massa yang menyebut, ada figur saat ini diduga terindikasi kasus pidana. Satu diantaranya tengah di proses pihak kepolisian.
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu pengamat politik yang juga menjabat Wadir III Politeknik MFH dan Staf Pengajar Fisipol dan Ilmu Komunikasi Upatma Mataram, Dr. Alfisahrin, M. Si., buka suara.
Bagi Paslon yang terindikasi tersangkut pidana, tentunya berdampak negatif pada pembentukan opini publik. Terlebih lagi dengan kondisi media yang cukup maju. Kendati demikian, literasi politik masyarakat berkembang seiring dengan ke perkembangan media.
"Isu-isu negatif yang sengaja dihembuskan di arena pilkada sudah dianggap biasa. Jadi pengaruhnya tidak signifikan menggerus dukungan politik. Kecuali sudah ada keputusan pengadilan yang inkraht baru punya dampak politik yang serius," ujarnya dikonfirmasi, Rabu (24/07).
Berbeda dengan akademisi NTB, Hasbi, S.Pd., M.Or. Pria yang masuk kandidat calon doktor ini berpendapat, bagi bakal calon tersangkut pidana, sangat berpengaruh terhadap popularitas dan elektabilitasnya.
Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sangatlah penting. Sehingga, memilih pemimpin yang bersih dari kasus korupsi dan asusila adalah langkah awal menuju pemerintahan yang baik.
"Penting bagi masyarakat NTB untuk mempertimbangkan dalam menentukan pilihannya pada Pilkada NTB 2024," Singgungnya.
Dalam ilmu olahraga, kata Hasbi, ada istilah mengacu pada strategi politik yang agresif dan kompetitif. Dalam politik, ini bisa berarti pendekatan yang fokus pada serangan terhadap lawan politik, dan upaya untuk menang dengan cara apapun.
Maka dari itu, merujuk pada hasil akhir dari sebuah pemilihan atau referendum. Sama seperti skor akhir dalam pertandingan olahraga yang menentukan pemenang, dalam politik skor akhir adalah hasil suara yang menentukan siapa yang menang atau kalah.
Ia menambahkan bahwa hak pilih, tidak sebatas preferensi politik. Sebab memilih pemimpin ini menyangkut soal masa depan dan integritas pemerintahannya. Karenanya, memilih kepala daerah yang bersih dari pidana, terutama korupsi dan asusila, adalah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi
"Mari memilih kepala daerah yang bersih. Sebab dalam memilih, kita dihadapkan pada tanggung jawab besar yang akan menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kita," ajak Hasbi.(Red)
