 |
| Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Arjuanto |
Mataram,(Beritantb.com) - Beredarnya gambar Pengurus Badan Koordinasi (Badko) Bali Nusra yang diindikasikan mendukung salah satu Paslon dalam Pilkada NTB mendapat tanggapan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram.
Tanggapan ini mendesak Pengurus Besar HMI (PB HMI) untuk memberhentikan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra).
Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Arjuanto menyatakan bahwa tuntutan ini didasarkan pada sejumlah permasalahan yang dianggap telah mencoreng nama baik organisasi. Salah satunya adalah pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus dan Ketua Badko Bali-Nusra, yang dinilai melibatkan diri dalam politik praktis.
“Kami menilai Ketua Badko Bali-Nusra telah gagal menjalankan tugasnya secara profesional dan amanah. Harusnya dia fokus pembentukan dan pengembangan cabang, bukan manfaatkan jabatannya untuk tukar tambah kepentingan melalui aksi-aksi praktis", ujar Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Arjuanto, pada Senin (18/11/24).
Ia mengatakan bahwa sejumlah tindakan sangat hedon dan praktis yang dilakukan oleh Badko Bali Nusra dalam masa kepengurusannya dinilai hanya memanfaatkan HMI, dan tidak ideal sesuai dengan fungsi koordinasinya.
"Kami sayangkan, harusnya pengurus Badko paham apa itu fungsinya. Bukan memposisikan diri sebagai ketua umum. Nah mereka posisikan diri sebagai Ketua Umum sehingga implementasi kebijakan PB itu tidak tersampaikan ke cabang-cabang. Padahal mereka Badan Koordinasi", katanya.
Ia juga menyoroti dukungan praktis yang dilakukan oleh Badko Bali Nusra dalam Pilkada NTB telah mencoreng nama baik HMI. Hal ini, menurutnya HMI yang semulanya adalah organisasi Indepedensi berubah wujud menjadi partai politik.
"Oleh karena itu, kami meminta PB HMI segera mengambil langkah tegas untuk mengganti Ketua Badko demi menjaga marwah organisasi,” pintanya.(Red)
