![]() |
Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPD IMM NTB, M.Harmoko |
Penulis :Harmoko
Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPD IMM NTB
Mataram,(Beritantb.com) - Pilkada serentak 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Momentum ini seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Nusa Tenggara Barat (NTB), pelaksanaan Pilkada justru diwarnai berbagai insiden tragis yang mencederai semangat demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan serta ketertiban yang seharusnya dijamin oleh aparat kepolisian.
Pada tanggal 23 November 2024, sebuah tragedi terjadi saat kampanye akbar salah satu pasangan calon. Bentrokan antarpendukung memuncak hingga mengakibatkan pembacokan dan penikaman, yang berujung pada jatuhnya tiga korban, termasuk seorang siswa SMA yang kehilangan nyawanya. Insiden ini memperlihatkan lemahnya pengawalan keamanan oleh pihak kepolisian. Ironisnya, hingga kini belum ada tindakan serius dari Polda NTB untuk mengusut kasus ini, menciptakan rasa frustrasi di tengah masyarakat.
Tidak berhenti di situ, pada tanggal 27 November 2024, sebuah insiden tragis kembali terjadi di Desa Wadu Wani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Salah seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi korban pembacokan. Anehnya, tanggapan dari pihak Polres Bima justru terkesan mengabaikan keterkaitan insiden tersebut dengan pelaksanaan Pilkada. Mereka menyebut insiden ini sebagai "masalah pribadi," seolah ingin mengalihkan perhatian publik dari kegagalan sistem pengamanan yang seharusnya mereka tangani secara serius.
Kejadian-kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa Polda NTB gagal menjalankan tugas utamanya untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses Pilkada. Tragedi yang merenggut nyawa dan mencederai integritas demokrasi ini menunjukkan kurangnya keseriusan dalam mencegah konflik serta menangani permasalahan secara transparan dan profesional.
Sebagai elemen muda yang peduli terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan, kami dari DPD IMM NTB mengecam keras kelalaian ini. Kami menuntut Polda NTB untuk bertanggung jawab penuh atas semua insiden yang terjadi, serta segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan setiap kasus kekerasan yang mencederai pelaksanaan Pilkada serentak di NTB.
Kegagalan ini harus menjadi pelajaran serius bagi aparat penegak hukum. Demokrasi tidak hanya tentang pemungutan suara, tetapi juga tentang menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk berpartisipasi tanpa rasa takut. Jika keamanan saja tidak mampu dijamin, bagaimana masyarakat bisa percaya pada proses demokrasi yang jujur dan adil?