 |
| Direktur Fitra NTB, Ramli Ernand |
Mataram,(Beritantb.com) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB telah melakukan penghitungan terkait potensi penghematan anggaran dalam APBD NTB tahun 2025.
Direktur Fitra NTB, Ramli Ernand menyampaikan bahwa Pemprov NTB berpotensi untuk melakukan efisiensi anggaran hingga Rp168,17 miliar.
"Efisiensi anggaran ini bisa diperoleh dari pos belanja rutin yang tidak langsung terkait dengan pelayanan publik", katanya Sabtu,(08/02/2025).
Menurutnya, Efisiensi belanja daerah tersebut agar dialihkan untuk belanja publik, khususnya peningkatan belanja infrastruktur dasar masyarakat.
"Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat seperti perbaikan sarpras pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni dan irigasi", tutur Ramli
"Efisiensi belanja daerah itu bersumber dari belanja ATK, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium kegiatan, belanja sewa, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal untuk kebutuhan aparatur", tambanya.
Ramli mengatakan bahwa dengan potensi efisiensi anggaran yang cukup besar dapat menutupi pemangkasan pendapatan transfer (TKD), khususnya DAK Fisik sebesar Rp 127 miliar dari penghapusan DAK Fisik jalan, irigasi dan sektor pangan.
"Namun, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dampak risiko dari pemangkasan pos-pos belanja rutin tersebut, sehingga perlu dilakukan secara selektif", ungkapnya.
Ia menyayangkan pemangkasan DAK Fisik oleh pemerintah pusat karena dianggap akan menghambat penyediaan infrastruktur dasar publik di daerah.
"Pasalnya, pembangunan infrastruktur daerah sangat bergantung pada pendanaan DAK Fisik", ujarnya.
Ramli menjelaskan bahwa pada APBD Murni 2025, Kontribusi DAK Fisik terhadap total belanja modal mencapai 47%. Sehingga akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Untuk itu, efisiensi belanja rutin diharapkan agar dialihkan untuk belanja infrastruktur, terutama di sektor pangan atau pertanian.
"Dampak efisiensi ini akan dirasakan secara langsung oleh pelaku di sektor pariwisata, perhotelan, makan minum, dan transportasi. Belajar dari pengetatan anggaran selama masa Covid-19 yang lalu, pemerintah daerah agar memberikan perhatian pada sektor pertanian serta manufaktur, dan menyiapkan bantalan ekonomi untuk sektor-sektor yang berisiko terdampak, termasuk kelompok rentan", jelasnya.
Lanjut, berdasarkan instruksi Presiden untuk efisiensi anggaran daerah merupakan cermin komitmen pemerintah dalam perbaikan tata kelola anggaran daerah, yang selama ini sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran yang tidak berdampak secara langsung terhadap perbaikan dan peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Seperti pos-pos belanja rutin, belanja modal pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor pemerintah selama ini menguras keuangan daerah", tambahnya
Ia mengapresiasi komitmen Gubernur NTB terpilih Lalu Iqbal akan memulai efisiensi dari pemangkasan belanja operasional kepala daerah.
"Komitmen ini perlu diapresiasi", ujarnya
"Publik berharap komitmen ini dilaksanakan dan harus diikuti oleh perangkat daerah agar belanja daerah lebih berkualitas dan dapat dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini akan jadi ujian pertama pemerintahan Iqbal-Dinda", tutupnya. (Red).
