 |
| Anggota DPRD NTB yang diwakili oleh Ketua Komisi IV Hamdan Kasim dan Anggota Komisi V Didi Sumardi saat menemui masa aksi dari aliansi mahasiswa dan rakyat NTB. |
Mataram,(Beritantb.com) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dari dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menggelar aksi di depan Gedung DPRD NTB. Kamis, (20/02/2025).
Dalam aksi tersebut, Masa aksi menyampaikan 7 tuntutan diantaranya. Pertama, Tinjau Kembali Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, kembalikan anggaran pendidikan dan kesehatan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa, Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak klas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi, Hadirkan sarana-prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
Kedua, Tolak Program Makan Bergizi Gratis (karena menghabiskan banyak anggaran).
Ketiga, Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN-BLU menjadi PTN- BH, cabut UU PT, Permendikbud ristek nomor 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi,komersialisasi dan privatisasi pendidikan.
Keempat, Jamin kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan layak, serta jaminan kerja.
Kelima, Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer-kepolisian, yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat.
Keenam,Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan dan mengabdi pada rakyat.
Ketuju, Wujudkan reforma agraria sejati dan indutrialisasi nasioanal.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD NTB yang diwakili oleh Ketua Komisi IV Hamdan Kasim dan Anggota Komisi V Didi Sumardi menemui masa aksi. Keduanya berjanji akan memperjuangkan aspirasi para masa aksi.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim sangat mendukung aspirasi yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan rakyat NTB
Menurutnya, tuntutan mahasiswa ini sangat berkaitan dengan persoalan kerakyatan.
"Tuntutannya sangat merakyat. Saya mengapresiasinya karena untuk kepentingan rakyat", ungkapnya saat menerima aspirasi masa aksi. Kamis,(20/02/2025).
Hamdan mengatakan bahwa isu pendidikan dan kesehatan akan didorong dan perjuangkan ke lembaga-lembaga terkait.
"Nanti kami akan perjuangkan,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi V DPRD NTB Didi Sumardi menyampaikan bahwa dari tujuh tuntutan aliansi mahasiswa dan rakyat NTB tersebut, ada beberapa poin menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Terkait persoalan pendidikan dan kesehatan akan kita atensi di pemerintah provinsi,” katanya
Menurutnya, terkait instruksi presiden tentang efesien anggaran tahun 2025 tersebut tidak akan berdampak pada anggaran pendidikan dan kesehatan.
"Untuk angaran pendidikan dan kesehatan tidak kena dampak dari instruksi presiden tentang efesien anggaran tahun 2025", jelasnya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang perwakilan mahasiswa untuk membahas kelanjutan dari tuntutan-tuntutan tersebut.
“Nanti kita undang perwakilan dari mahasiswa untuk membahas terkait isu ini ,” ajaknya.(Red).
