 |
| Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda, |
Mataram,(Beritantb.com) - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda, akhirnya buka suara terkait dugaan adanya pembagian dana siluman dalam pembahasan pokok-pokok pikiran (Pokir) tahun anggaran 2025.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, proses pembahasan APBD di DPRD NTB selama ini berjalan sesuai aturan.
“Semua pembahasan berjalan on the track sesuai mekanisme yang berlaku dalam APBD 2025,” ujar Isvie kepada wartawan, Kamis (24/07/2025).
Terkait isu adanya praktik pembagian dana siluman di kalangan anggota dewan, Isvie menyatakan tidak mengetahui apapun soal itu. Ia bahkan membantah keras jika dirinya sebagai pimpinan terlibat dalam pembagian dana yang dimaksud.
“Kalau soal itu saya tidak tahu. Apalagi ada tuduhan bahwa pimpinan membagi uang, saya tegaskan, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu dalam hidup saya. Biarkan fakta yang nanti berbicara,” tegasnya.
Isvie juga mengimbau semua pihak untuk tidak menjadikan media sebagai arena membuka persoalan internal lembaga. Menurutnya, tidak semua hal layak dikonsumsi publik, apalagi jika belum terbukti secara hukum.
“Saya harap semua pihak bisa saling menghormati dan menjaga etika lembaga. Tidak semua hal perlu disampaikan ke media. Sejak awal saya selalu mengajak cooling down,” ucapnya.
Ia menegaskan kembali bahwa dirinya hanya ingin memastikan bahwa proses pembahasan pokir berjalan sesuai prosedur. Di luar itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
“Saya hanya ingin menegaskan bahwa pembahasan pokir 2025 berjalan on the track. Soal tuduhan lain, saya tidak tahu. Itu saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD NTB Indra Jaya Usman (IJU) menyebut bahwa otoritas penuh terhadap pengelolaan Pokir berada di tangan pimpinan DPRD. Hal itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi NTB.
“Mestinya pimpinan DPRD yang lebih tahu karena saya baru dilantik setelah pembahasan APBD selesai,” kata IJU.(Red).
