 |
| Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024–2025, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD NTB. Rabu,(30/07/2025). |
Mataram,(Beritantb.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024–2025, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD NTB. Rabu,(30/07/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD NTB - Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., yang dihadiri oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan jajaran Forkopimda dan perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
"Agenda ini penyampaian laporan Badan Anggaran, keputusan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Penyampaian kesimpulan hasil reses, dan Penyampaian pendapat akhir Gubernur NTB", ungkap Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Laporan hasil pembahasan Raperda ini disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran - Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., S.I.P.
Dalam laporannya, DPRD menyoroti sejumlah isu strategis seperti meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun belum sehatnya kondisi fiskal daerah, serta masih adanya temuan BPK.
Banggar juga menekankan perlunya reformasi sistem keuangan, penataan aset seperti di Gili Trawangan, serta pembenahan layanan dasar termasuk sektor kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.
Sementara, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dalam sambutannya menyoroti pentingnya perubahan orientasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika sebelumnya fokus utama lebih banyak tertuju pada pengeluaran, kini Pemprov NTB dan DPRD sepakat untuk mulai menaruh perhatian serius pada peningkatan pendapatan, terutama dari sektor pengelolaan aset.
“Kami sepandangan dengan Badan Anggaran bahwa perhatian khusus harus diberikan kepada pengelolaan pendapatan. Selama ini kita terlalu fokus kepada pengeluaran, sudah saatnya kita untuk fokus pada pendapatan, dan salah satunya adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset yang baik,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari visi bersama ini, Gubernur menyebut bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tengah melakukan sensus aset secara menyeluruh. Kebijakan ini juga dibarengi dengan moratorium pemanfaatan aset untuk sementara waktu.
“Dengan harapan, suatu saat kalau Pemerintah Provinsi NTB ingin mengeluarkan obligasi dan sebagainya, maka memiliki equity yang cukup kuat, memiliki aset yang cukup besar untuk kita bawa kepada para investor,” jelasnya.
Menurut Gubernur, sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif merupakan energi yang sangat positif bagi pembangunan daerah.
"Kesamaan visi dalam membangun tata kelola yang lebih transparan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bekal penting untuk mendorong NTB menuju provinsi yang lebih makmur dan kompetitif di tingkat global", tutupnya.(Red).
