 |
| Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Ngaji Publik. Kegiatan ini bertajuk Penegakan Supremasi Sipil dan Pembentukan Tim Investigasi Independen di Balik Gerakan Agustus. Selasa (16/09/2025). |
Mataram,(Beritantb.com) - Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Ngaji Publik. Kegiatan ini bertajuk Penegakan Supremasi Sipil dan Pembentukan Tim Investigasi Independen di Balik Gerakan Agustus. Selasa (16/09/2025).
Forum ini menghadirkan tiga narasumber dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan media guna membedah dinamika penegakan supremasi sipil di Indonesia pasca demonstrasi akhir Agustus lalu.
Ketua PW KAMMI NTB, Irwan Julkarnaim, S.E., dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum reflektif ini.
“Ngaji Publik ini merupakan upaya yang kami hadirkan untuk meneguhkan posisi masyarakat sipil dalam mendorong negara menegakkan supremasi sipil, sekaligus memastikan Tim Investigasi Independen berjalan dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Narasumber Pertama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Taufan, S.H., M.H., menyoroti aspek konstitusional. Ia menekankan bahwa dalam negara demokratis, sipil harus ditempatkan di atas militer.
“Supremasi sipil adalah fondasi negara hukum. Jika ini terganggu, demokrasi bisa kehilangan makna,” tegasnya.
Narasumber Kedua, Pimpinan Redaksi Media NTB Satu, Haris Al Kindi mengingatkan adanya ancaman serius terhadap kebebasan pers melalui pembahasan KUHP dan KUHAP yang memuat sekitar 60 pasal berpotensi menghambat kerja jurnalistik.
“Media harus tetap berdiri sebagai pengawal transparansi. Keterbukaan informasi adalah kunci agar Tim Investigasi Independen mendapat kepercayaan publik,” ungkapnya.
Narasumber Ketiga, Korpus BEM SI 2024, Herianto, S.P., menyampaikan bahwa keberanian mahasiswa dan anak muda menjadi penopang gerakan moral bangsa.
“Tim Investigasi Independen jangan sampai hanya menjadi simbol politik. Kami siap mengawal agar mandat tim dijalankan dengan transparan dan berpihak pada korban,” katanya.
Dialog publik ini juga diwarnai pertanyaan kritis dari peserta.
Rido Pajri, salah satu peserta, mempertanyakan mekanisme pembentukan tim independen agar tidak melahirkan korban sipil baru di masa depan. Ia juga menyoroti persoalan aksesibilitas media arus utama yang kian terbatas karena sistem berbayar, termasuk pada liputan eksklusif seperti di majalah Tempo.
Mengakhiri forum, Irwan Julkarnaim menegaskan sikap resmi KAMMI NTB:
1. KAMMI mendukung penegakan supremasi sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
2. KAMMI meminta Presiden RI segera membentuk Tim Investigasi Independen terkait dugaan makar dalam aksi kerusuhan akhir Agustus 2025.(Red).
