 |
| Pemprov NTB resmi meluncurkan Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise/SLR) sebagai dasar perencanaan pembangunan berketahanan iklim. |
Mataram,(Beritantb.com) - Pemerintah Provinsi NTB kembali menunjukkan komitmennya sebagai pelopor pembangunan berbasis bukti. Melalui kolaborasi antara Bappeda NTB, UN Global Pulse, dan Program Kemitraan Indonesia–Australia SKALA, Pemprov NTB resmi meluncurkan Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise/SLR) sebagai dasar perencanaan pembangunan berketahanan iklim.
Analisis ini menggunakan Sistem Berbagi Pakai (SEPAKAT) — platform berbasis data yang menyajikan proyeksi akurat dengan skenario kenaikan muka air laut hingga 1 meter berdasarkan model IPCC TPC 8.5.
Peluncuran digelar di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Selasa (20/10), dan dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, yang menegaskan pentingnya langkah ini sebagai respon terhadap ancaman nyata di lapangan.
“Tentunya dampak kenaikan muka air laut ini menjadi permasalahan yang memberi dampak sosial yang cukup besar kepada masyarakat kita, khususnya memang dari hasil kajian yaitu Kota Mataram dan Kota Bima,” ujar Wakil Gubernur NTB
Ia menambahkan, kenaikan muka air laut juga memperparah banjir akibat terhambatnya serapan air.
Dari hasil analisis, 46 desa dari total 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB diketahui terdampak langsung oleh fenomena kenaikan muka air laut.
Wakil Gubernur NTB menekankan bahwa data hasil kajian SLR ini akan menjadi acuan penting bagi langkah-langkah strategis, baik dalam penyusunan regulasi maupun aksi konkret di lapangan.
Peluncuran analisis ini juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025–2029 tentang RPJMD Provinsi NTB, sebagai fase penguatan pondasi transformasi menuju visi Bangkit Bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.
“Kita perlu melindungi potensi kawasan pesisir dan laut yang kaya — mulai dari tambak garam, perikanan budidaya, rumput laut, hingga mutiara — dengan perencanaan yang berbasis data dan berpihak pada keberlanjutan,” tutup Wagub NTB.(Red).
