 |
| Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Rapat Koordinasi Bersama Kepala Daerah se-NTB, Selasa (21/10) di Kantor Bank NTB Syariah. |
Mataram,(Beritantb.com) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, menegaskan pentingnya pemutakhiran data sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang saat ini menjadi salah satu persoalan nasional.
“Masalah kerusakan sarana/prasarana memang telah menjadi persoalan nasional. Angka-angkanya menunjukkan banyak hal yang perlu kita benahi. Karena itu, saya meminta agar kerusakan sarpras didata secara akurat,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Bersama Kepala Daerah se-NTB, Selasa (21/10) di Kantor Bank NTB Syariah.
Ia mengungkapkan, banyak data pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang tidak akurat akibat dorongan mengejar nilai akreditasi atau kesalahan dalam pengelolaan dana BOS.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya pembaruan data Dapodik secara faktual sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan di daerah.
“Kita perlu melakukan pemutakhiran Dapodik ini secara serius karena semua kebijakan bermula dari Dapodik. Prioritas kita dalam dua bulan ke depan, sampai akhir 2025, tolong Dapodik dimutakhirkan segera. Faktual saja, tidak perlu ‘di-make up’, karena ini akan menjadi dasar kebijakan kita ke depan,” tegas Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Mendikdasmen juga memaparkan arah kebijakan pendidikan nasional, meliputi revitalisasi sekolah negeri dan swasta, perbaikan tata kelola tenaga pendidik, penguatan kompetensi lulusan SMK, serta penurunan angka putus sekolah melalui model sekolah satu atap dan pembelajaran jarak jauh berbasis modul.
Gubernur berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat pelaksanaan program pendidikan prioritas di daerah.
“Harapan kita, melalui diskusi ini kita bisa melihat peluang dukungan di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, agar program-program prioritas nasional tetap dapat terlaksana,” ungkapnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori, dan Wakil Bupati Dompu., Syirajuddin.(Red).
