 |
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). |
Mataram,(Beritantb.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Jumat (28/11/2025).
Rapat turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Penjabat Sekda NTB Lalu Moh. Faozal, serta seluruh jajaran anggota dewan.
Dalam sambutannya, Gubernur NTB Iqbal menyampaikan bahwa dinamika selama proses pembahasan APBD bukanlah hambatan, melainkan energi tambahan untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan. Ia menegaskan bahwa APBD 2026 tidak hanya berisi angka-angka anggaran, tetapi merupakan komitmen moral dan politik bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Gubernur NTB memaparkan bahwa APBD 2026 menempatkan sejumlah sektor vital sebagai prioritas utama, mulai dari penguatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ketahanan lingkungan.
Meski mengakui bahwa tahun 2026 penuh tantangan, Gubernur NTB tetap optimistis. Dengan perencanaan matang dan kolaborasi kuat lintas sektor, tantangan tersebut diyakini dapat diubah menjadi peluang yang membawa NTB melompat lebih jauh.
“Tantangan itu dapat kita ubah menjadi peluang untuk melompat lebih jauh, mengejar perwujudan NTB yang Makmur Mendunia,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menjalankan APBD 2026 secara disiplin, transparan, dan akuntabel.
Ia memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta akan melakukan evaluasi berkala agar seluruh program pembangunan tetap berada pada jalur yang telah disepakati.(Red).
