 |
| Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Hj. Mahdalena, S.S., MM. |
Jakarta,(Beritantb.com) - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Hj. Mahdalena, S.S., MM. meminta Kementrian Haji dan Umroh untuk mempercepat proses peralihan tugas dan tanggung jawab terkait urusan haji dan umroh sampai ditingkat bawah atau daerah.
Ia menyoroti kebingungan warga di Kabupaten/Provinsi terkait urusan haji yang masih di tangani oleh Kementerian Agama. Serta meminta kejelasan jumlah target rekrutmen petugas haji perempuan.
Umi Mahdalena mengatakan bahwa kami sering ditanyakan oleh konstituen terkait sejauh mana target dari Kementerian Haji dan Umroh untuk merekrut petugas haji perempuan dan seberapa banyak.
Kemudian sejauh mana proses pelimpahan tanggung jawab dan wewenang dari kementerian agama ke kementerian haji dan umroh .
"Karena memang sekarang ini kan yang khususnya di kabupaten/provinsi urusan haji ini kan masih di pegang oleh kementerian Agama", ujarnya.Selasa,(25/11/2025).
"Sementara, undang undang sudah terbit dan setiap program ngopi, jagong, dan jumarah kita sudah memberitahu bahwa kedepan ini Kementrian Haji dan Umroh sudah berdiri sendiri. Tetapi pada kenyataannya seluruh proses ini masih di pegang oleh Kementerian Agama", katanya.
Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berharap ada kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang pasti dari kementerian Haji dan Umroh sampai ketingkat daerah.
"Sehingga nanti tidak membingungkan lagi masyarakat. Jadi mungkin hal ini yang perlu kita ambil solusi dan kebijakan pasti kedepannya pak Menteri ", tuturnya.(Red).
