 |
| Foto: Rizalul Mustakim (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram) |
Oleh: Rizalul Mustakim
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram.
Kabupaten Bima,(Beritantb.com) - Bima merupakan daerah yang dikenal paling banyak orang-orang yang berpendidikan dan Bima juga paling banyak sekali kasus atau peristiwa pelanggaran hukum.
Ada apa di balik semua ini terjadi? Apakah masyarakat Kabupaten Bima banyak sumber daya manusia yang kurang paham hukum ataukah peristiwa ini terjadi bagian dari kurangnya ketegasan institusi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum di Kabupaten Bima?
Dengan banyaknya peristiwa yang melanggar hukum di Kabupaten Bima seperti pemblokiran jalan, peredaran narkoba, main hakim sendiri, bentrok antara desa, pembegalan dan masih banyak kasus-kasus lain yang terjadi di Kabupaten Bima.
Ini merupakan lemahnya pengawasan oleh penegakan hukum di Kabupaten Bima khususnya Polres Kabupaten Bima dalam hal ini menangani kasus kriminal yang terjadi di wilayah Bima.
Masyarakat kalau dilihat dan diteliti dengan berbagai banyak persoalan di Kabupaten Bima bahwa masyarakat tidak lagi percaya terhadap institusi kepolisian dalam hal ini yang berwenang melakukan dan memberantas kasus-kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Bima.
Jika seandainya institusi penegakan hukum di Kabupaten Bima benar-benar berjalan, tidak mungkin ada pemblokiran jalan, bentrok antar desa dan main hakim sendiri. Di Kabupaten Bima masyarakat sudah menggunakan hukum rimba untuk mendapatkan penegakan hukum saking tidak percayanya terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Bima.
Masyarakat juga sudah menganggap pemblokiran jalan dan main hakim sendiri itu sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan suatu keadilan.
Aparat kepolisian yang seharusnya melindungi, mengamankan, dan mengayomi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah secara jelas mengatur tentang tugas dan pokok Kepolisian Republik Indonesia.
Dimanakah marwah kepolisian? Ayolah sebagai institusi penegakan hukum seharusnya kasus kriminal seperti yang terjadi sekarang di Kabupaten Bima itu sepatutnya tidak terjadi. Kapolres Kabupaten Bima jangan terlalu nyaman dengan gaji yang kalian terima, ruang-ruang AC yang kalian duduki itu semua berasal dari uang rakyat itu.
Dan jika memang tidak mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Bima kami sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bima meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bapak Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Dan Kepala Kepolisian Daerah NTB Bapak Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K. untuk segera mencopot Kapolres Kabupaten Bima dari jabatannya.
Karena Kapolres Kabupaten Bima diduga sengaja merawat pelaku-pelaku kriminal yang ada di wilayah Kabupaten Bima dan sengaja dijadikan sebagai ladang bisnisnya. Dan kami menduga bahwa Kapolres Kabupaten Bima dalang di balik maraknya kasus kriminal di Kabupaten Bima.
