 |
| Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Hj. Mahdalena, S.S., MM |
Jakarta,(Beritantb.com) - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Hj. Mahdalena, S.S., MM, mendesak pemerintah segera memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Sosial yang mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial (bansos) selama ini tidak tepat sasaran.
“Pernyataan Menteri Sosial bahwa hampir setengah bansos tidak tepat sasaran bukan hanya sekedar persoalan teknis tetapi menjadi alarm serius terhadap efektivitas penyaluran bansos. Ini berarti banyak warga miskin yang justru berhak terlewatkan, sementara yang tidak bisa menerima malah menerima,” ujar Mahdalena di Jakarta pada Rabu, (11/02/2026).
Kapoksi Komisi VII DPR RI itu menjelaskan DTSEN merupakan basis data terpadu yang krusial untuk menentukan akurasi subsidi dan perlindungan sosial.
Lemahnya kualitas data, seperti adanya data ganda dan data yang tidak dimutakhirkan, menjadi penyebab utama berulangnya masalah penyaluran bansos setiap tahun.
Mahdalena menekankan bahwa penguatan data harus melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan serta membuka partisipasi ruang untuk melakukan koreksi masyarakat secara transparan.
“DTSEN harus menjadi data yang hidup dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Lanjut, Mahdalena mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong Kementerian Sosial dan lembaga terkait untuk menjadikan DTSEN sebagai prioritas utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Ia menilai, akurasi data adalah kunci nyata dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.
“Bansos yang mencakup hak hidup layak masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kami meminta pemerintah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” tutupnya.(*).
