 |
| Koalisi Pemuda NTB |
Mataram,(Beritantb.com) - Koalisi Pemuda NTB kembali mendatangi Kantor Gubernur di Mataram untuk melaksanakan hearing kedua bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya terkait persoalan pertambangan rakyat dan mandeknya penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Ketua Koalisi Pemuda NTB, Taufiq Hidayat, menyampaikan rasa kekecewaan yang mendalam. Ia menilai Pemprov NTB tidak menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan komitmen yang telah disepakati pada pertemuan pertama dua minggu lalu.
"Kami berharap ada tindak lanjut nyata dari janji kemarin. Faktanya, sampai hari ini masalah belum clear. Kami minta Pemprov serius, jangan beri PHP kepada rakyatnya. Hadirlah sebagai ‘orang tua’ yang mengayomi. Kami kecewa", ujarnya pada Rabu,(25/02/2026).
Menurutnya, proses penerbitan IPR di NTB saat ini berjalan sangat lambat dan terjebak dalam prosedur administratif yang berbelit-belit. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan rakyat, karena mereka terus bekerja di bawah bayang-bayang ketidakpastian hukum.
Koalisi Pemuda NTB mendesak Gubernur NTB untuk segera turun tangan mengambil langkah konkret. Mereka menuntut agar jajaran terkait segera menindaklanjuti hasil kesepakatan 11 Februari dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
Selanjutnya, Koalisi Pemuda NTB menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas.
Taufiq mengancam akan melakukan aksi massa yang lebih besar apabila dalam waktu dekat tetap tidak ada progres nyata dari pihak pemerintah.
“Jangan sampai NTB tertinggal dalam memberikan kepastian hukum bagi rakyatnya sendiri. Kami akan terus mengawal ini, dan jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan, kami akan membuka kemungkinan aksi lanjutan,” pungkas Taufiq.(*).
