 |
| Ketua Muhajirin Legal Center (MLC), Suhardi |
Mataram,(Beritantb.com) -Ketua Muhajirin Legal Center (MLC), Suhardi menyoroti terhadap proses seleksi direksi PT GNE di Nusa Tenggara Barat kian menguat. Bukan hanya soal kandidat, tetapi juga komposisi tim panitia seleksi (pansel) yang dinilai berulang pada orang yang sama dan dominan itu memicu pertanyaan soal independensi.
Suhardi menilai penggunaan figur pansel yang sama dan dominan dipakai dalam berbagai seleksi jabatan strategis di NTB berpotensi merusak prinsip tata kelola yang sehat. Menurutnya, pola tersebut sulit disebut independen jika dilihat dari perspektif Good Corporate Governance (GCG).
"Penggunaan pola tim pansel yang 'orangnya itu-itu saja' seperti beberapa nama yang juga terlibat dalam seleksi OPD dan BUMD lain di NTB, tidak memenuhi prinsip independensi dalam Good Corporate Governance (GCG). Prinsip independensi GCG mengharuskan pansel bebas dari konflik kepentingan," ujarnya pada Senin, (23/02/2026).
Hardi menambahkan, pengulangan personel pansel tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menyangkut persepsi publik.
"Menurut kami pengulangan personel menciptakan persepsi kroniisme, merusak akuntabilitas tata kelola yang sehat," jelas Suhardi.
Ia menilai komposisi pansel yang terus berulang berpotensi membentuk lingkaran kecil pengambil keputusan. Kondisi itu disebut bertentangan dengan semangat meritokrasi yang selama ini digaungkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
"Komposisi pansel yang sama berulang-ulang bisa menciptakan 'lingkaran kecil pengambil keputusan', yang bertentangan dengan semangat meritokrasi. Meritokrasi sejatinya juga berkaitan dengan pemilihan komposisi pansel yang beragam untuk menghindari persepsi negatif dari publik," paparnya.
Suhardi mengatakan bahwa keraguan publik muncul sejak tahap awal proses penjaringan personel tim panitia seleksi.
"Pansel yang sama berulang-ulang berisiko menciptakan lingkaran keputusan sempit yang merusak makna meritokrasi, mengurangi kompetisi sehat, dan membuka celah nepotisme. Karena itu, tidak mengherankan jika publik menganggap bahwa proses ini hanya formalitas saja," ungkapnya.
Lanjut, Ia pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penunjukan pansel di BUMD NTB.
"Sudah saatnya gubernur melakukan evaluasi dan membuka secara transparan mekanisme penunjukan pansel untuk tegakkan meritokrasi di BUMD NTB, dengan rotasi anggota, publikasi nama dan kriteria via situs resmi, serta pengawasan independen," tegasnya.
Ia bahkan menilai pola penentuan pansel yang berjalan saat ini berisiko menimbulkan kuatnya kecurigaan publik.
"Pola yang dilakukan saat ini jauh dari jargon meritokrasi yang digaungkan gubernur. Justru publik mencurigai bahwa pola ini dilakukan untuk bagi-bagi 'kue' dan memastikan orang-orang dekat mendapat jatah,"(tutupnya).
