Mataram,(Beritantb.com) - Pakar Hukum, I Gusti Putu Ekadana mengaku geram, kroscek data berkaitan dengan dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) siluman bersama awak media Jumat pekan kemarin, RSUD NTB membuat masalah semakin menjelimet.
Pasalnya, pihak manajemen RSUD NTB melalui Tim Kerja Hukum dan Kehumasan beserta rekan-rekan pejabat lainnya, terkesan berupaya menutup-nutupi fakta.
Hal ini terbukti dari ketidaksesuaian penjelasan dengan data yang disuguhkan tim tersebut. Alih-alih menyelesaikan masalah, tapi malah memunculkan masalah baru berupa indikasi rekayasa data.
"Sudah pastilah, yang namanya mencuri, merampok, bagaimana para oknum berupaya untuk tidak memberikan data yang benar," singgungnya.
Ia menegaskan, Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, pembiayaannya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024. Sudah sepatutnya pihak rumah sakit memberikan penjelasan yang gamblang disertai data yang benar.
Terlebih lagi, data yang disampaikan di pemberitaan jauh hari sebelumnya, juga memuat adanya selisih nominal realisasi penganggaran, yang totalnya sekitar Rp17 miliar. Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat, dugaan ASN Siluman sarat praktik korupsi.
"Indikasi korupsinya kok semakin menyengat ya," timpalnya.
Sebaliknya, ia mempertanyakan sejauh mana peran aparat penegak hukum (APH) dalam memberikan pendampingan terhadap jajaran SKPD, khususnya lingkup RSUD NTB. Karena sampai saat ini, masih saja ada temuan-temuan yang mengarah ke pidana korupsi.
"Hubungan seperti ini ya kita curigai juga. Tapi mudah-mudahan ya, karena ini tidak masuk akal ada ASN Siluman. Kalaupun toh terbukti, indikasinya kuat ada konspirasi dan persekongkolan jahat, untuk memuluskan praktik korupsi oknum pejabat," tandasnya.(*)
