 |
| M. Harmoko |
Oleh: Muh. Harmoko
(Aktifis Lingkungan)
(Mataram,(Beritantb.com)-Di tengah ambisi pembangunan yang terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Bima, ada satu persoalan mendasar yang perlahan berubah menjadi ancaman serius: krisis air. Ironisnya, persoalan ini justru lahir di tengah klaim keberhasilan pembangunan sektor pertanian, pertumbuhan kawasan permukiman, dan ekspansi ekonomi daerah.
Pemerintah sibuk membicarakan peningkatan produksi dan pembangunan infrastruktur, tetapi gagal membaca satu kenyataan ekologis paling penting: daya dukung air wilayah Bima mulai berada di ambang batas kritis.
Berdasarkan Data penelitian mengenai daya dukung dan daya tampung wilayah Kecamatan Bolo dan Kecamatan Palibelo menunjukkan kondisi yang paradoksal.
Secara matematis tahunan, kedua wilayah ini memang terlihat berada dalam kondisi surplus air. Kecamatan Bolo, dengan luas wilayah 66,95 km² dan rata-rata curah hujan sekitar 1.350 mm/tahun, memiliki estimasi ketersediaan air sebesar 22,59 juta m³ per tahun.
Sementara Kecamatan Palibelo, dengan luas 71,58 km², memiliki ketersediaan air sekitar 24,15 juta m³ per tahun. Jika dibandingkan dengan kebutuhan air penduduk, angka ini tampak sangat aman.
Kebutuhan air domestik Kecamatan Bolo pada proyeksi tahun 2030 diperkirakan hanya sekitar 3,04 juta m³ per tahun dengan jumlah penduduk mencapai ±55.670 jiwa. Sedangkan Kecamatan Palibelo, dengan proyeksi penduduk ±31.090 jiwa, membutuhkan sekitar 1,70 juta m³ per tahun.
Artinya, secara indeks daya dukung air (IDDA), Bolo memiliki angka 7,41 dan Palibelo mencapai 14,2 jauh di atas ambang batas surplus menurut standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009.
Namun di lapangan, kenyataannya sangat berbeda. Hampir setiap musim kemarau, masyarakat di beberapa desa Bolo dan Palibelo tetap mengalami krisis air bersih. Warga harus membeli air tangki, sumur mulai mengering, dan petani berebut air irigasi.
Pertanyaannya sederhana, jika data menunjukkan surplus besar, mengapa masyarakat tetap kekurangan air? Jawabannya ada pada kegagalan pemerintah daerah memahami bahwa persoalan air bukan hanya soal jumlah, tetapi soal kemampuan wilayah menyimpan dan mendistribusikan air secara berkelanjutan. Angka surplus tahunan yang selama ini dibanggakan ternyata hanyalah “surplus semu".
Sebab, sebagian besar air hujan di Bima tidak tersimpan di dalam tanah, melainkan langsung menjadi limpasan permukaan (run-off) yang mengalir ke laut.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa koefisien limpasan wilayah Bolo dan Palibelo berada pada angka 0,25. Secara teoritis, angka ini berarti sekitar 75 persen air hujan seharusnya masih dapat meresap ke dalam tanah. Namun kondisi lapangan menunjukkan situasi berbeda.
Degradasi kawasan hulu akibat pembukaan lahan pertanian jagung menyebabkan kemampuan infiltrasi tanah terus menurun. Hutan-hutan di kawasan perbukitan sekitar Bolo dan Palibelo perlahan kehilangan fungsi ekologisnya sebagai penyimpan air alami.
Dalam perspektif Hidrologi, kerusakan daerah tangkapan air akan meningkatkan limpasan dan menurunkan recharge air tanah.
Akibatnya, air hujan datang dalam volume besar saat musim penghujan sehingga memicu banjir, tetapi cepat hilang ketika musim kemarau tiba.
Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa Bima mengalami dua ironi sekaligus: banjir saat hujan dan kekeringan saat kemarau.
Pemerintah daerah seharusnya membaca kondisi ini sebagai alarm ekologis. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ekspansi pertanian terus dibiarkan tanpa kontrol ketat.
Setiap tahun pembukaan lahan baru terus berlangsung atas nama peningkatan produksi pangan. Jagung dijadikan komoditas unggulan, tetapi dampak hidrologisnya nyaris tidak pernah dibahas serius. Pemerintah hanya melihat hasil panen, tanpa menghitung kerusakan jangka panjang terhadap daya tampung air wilayah.
Padahal penelitian tersebut secara tegas menyebutkan bahwa degradasi kawasan hulu menjadi penyebab utama ketidakmampuan wilayah menyimpan cadangan air. Air lebih banyak menjadi banjir limpasan dibanding masuk ke akuifer. Ini berarti masalah utama Bima bukan kekurangan curah hujan, tetapi kegagalan tata kelola lingkungan.
Kondisi di Kecamatan Palibelo bahkan lebih rentan. Sebagai kawasan strategis penyangga Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,35 persen per tahun lebih tinggi dibanding Bolo yang berada pada angka 1,12 persen.
Pertumbuhan ini didorong oleh migrasi masuk dan perkembangan kawasan permukiman baru. Artinya, tekanan terhadap sumber daya air akan terus meningkat di masa depan.
Sayangnya, peningkatan kebutuhan air tidak dibarengi dengan pembangunan sistem konservasi yang memadai.
