 |
| Muh. Harmoko |
Oleh: Muh. Harmoko
Mataram,(Beritantb.com) - Di tengah ambisi besar menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata kelas dunia, proyek kereta gantung di Gunung Rinjani pernah dipromosikan sebagai simbol modernisasi pariwisata daerah.
Groundbreaking dilakukan pada 2022 dan proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2025. Saat itu, Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Zulkieflimansyah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut.
Pemerintah bahkan menyebut proyek itu sebagai langkah besar menjadikan NTB “pariwisata lengkap” yang mampu menghadirkan pengalaman menikmati Rinjani tanpa harus mendaki secara ekstrem.
Namun kini, proyek yang dahulu dielu-elukan itu justru berada di ujung ketidakjelasan. Investor asal China yang disebut menjadi penggerak utama proyek tersebut dikabarkan menghilang, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara terbuka menyatakan proyek itu batal karena investor “hilang kontak”.
Proyek yang dijanjikan menjadi ikon wisata baru NTB kini berubah menjadi contoh bagaimana ambisi pembangunan besar dapat tersandung realitas ekologis, sosial, dan tata kelola yang tidak matang sejak awal.
Lokasi pembangunan kereta gantung ini berada di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Jalur yang direncanakan membentang sekitar 10 kilometer menuju kawasan sekitar dua kilometer di bawah Pelawangan Rinjani.
Luas area proyek disebut mencapai sekitar 500 hektare dengan nilai investasi awal sekitar Rp2,2 triliun, bahkan dalam sejumlah pemberitaan terbaru nilainya disebut membengkak hingga Rp6,6–6,7 triliun.
Jika dihitung secara bisnis, proyek ini memang sangat menggiurkan. Dengan asumsi harga tiket Rp500 ribu per wisatawan dan target ratusan ribu pengunjung setiap tahun, potensi perputaran uang mencapai ratusan miliar rupiah per tahun bukan sesuatu yang mustahil. Dalam logika investasi, Rinjani dipandang sebagai “tambang wisata” yang menjanjikan keuntungan besar. Namun di balik hitungan ekonomi itu, ada pertanyaan yang sejak awal tidak pernah benar-benar dijawab secara jujur: apakah Rinjani layak diperlakukan sebagai ruang eksploitasi wisata massal?.
Sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki luas sekitar 41.330 hektare dan menjadi salah satu benteng ekologis paling penting di Indonesia bagian timur. Gunung dengan ketinggian 3.726 mdpl ini bukan hanya ikon wisata, tetapi juga sumber kehidupan Pulau Lombok. Kawasan hutan Rinjani berfungsi sebagai daerah tangkapan air utama yang menopang kebutuhan pertanian, air bersih, dan keseimbangan hidrologi masyarakat Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, hingga Kota Mataram.
Dalam perspektif Hidrologi, hutan pegunungan seperti Rinjani memiliki fungsi vital sebagai penyimpan dan pengatur distribusi air. Ketika vegetasi kawasan hulu terganggu, maka kemampuan tanah menyerap air ikut menurun. Dampaknya bukan hanya pada gunung itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat luas di wilayah hilir.
Lombok yang selama ini sudah berkali-kali menghadapi ancaman kekeringan justru berpotensi menghadapi tekanan air yang lebih besar apabila keseimbangan ekologis Rinjani terganggu.
Sayangnya, dimensi ekologis sebesar itu sering kalah oleh narasi investasi dan modernisasi wisata. Ketika proyek ini pertama kali diumumkan, kritik dari akademisi, aktivis lingkungan, dan komunitas pendaki langsung bermunculan. Banyak pihak khawatir pembangunan infrastruktur besar di kawasan penyangga Rinjani akan mempercepat kerusakan lingkungan dan meningkatkan tekanan wisata massal terhadap kawasan konservasi. Namun saat itu, kritik tersebut justru sering dianggap sebagai bentuk ketakutan berlebihan terhadap modernitas.
Zulkieflimansyah bahkan pernah meminta masyarakat agar tidak “paranoid” terhadap pembangunan kereta gantung dan menyatakan bahwa modernitas tidak selalu harus ditolak. Pernyataan itu menunjukkan bagaimana pemerintah sebelumnya sangat antusias mendorong proyek tersebut sebagai bagian dari branding pariwisata NTB.
Namun waktu berjalan dan realitas mulai berbicara berbeda. Hingga kini proyek tersebut justru tidak menunjukkan kemajuan berarti. Bahkan dalam laporan terbaru, DPMPTSP NTB menyebut proyek tersebut belum terdaftar dalam sistem OSS (Online Single Submission), yang berarti legalitas dan kepastian investasinya masih bermasalah.
Ini memperlihatkan bahwa proyek besar yang sejak awal dipromosikan secara masif ternyata belum memiliki fondasi administratif dan teknis yang benar-benar kuat.
Yang lebih penting, masyarakat mulai melihat sisi lain dari proyek ini—dampaknya terhadap ekonomi lokal. Selama puluhan tahun, aktivitas pendakian Gunung Rinjani membentuk ekosistem ekonomi rakyat yang hidup secara alami. Ribuan warga di sekitar Senaru dan Sembalun menggantungkan hidup sebagai porter, pemandu wisata, penyedia homestay, jasa transportasi lokal, hingga penjual logistik pendakian.
Kehadiran kereta gantung berpotensi mengubah seluruh struktur ekonomi tersebut. Jika wisatawan dapat menikmati panorama Rinjani secara instan tanpa mendaki, maka kebutuhan terhadap porter dan jasa logistik akan berkurang drastis.
Artinya, proyek ini berpotensi menghilangkan mata pencaharian ribuan masyarakat lokal yang selama ini hidup dari wisata berbasis pendakian konvensional.
Ironisnya, kelompok porter dan masyarakat lokal inilah yang selama ini menjadi penjaga sosial Rinjani. Mereka hidup bersama gunung itu, memahami medan, menjaga jalur, dan memiliki keterikatan budaya dengan kawasan tersebut. Ketika ekonomi lokal terancam oleh proyek wisata modern berbasis modal besar, maka yang terjadi bukan sekadar perubahan pola wisata, tetapi juga marginalisasi masyarakat lokal di tanah mereka sendiri.
Hari ini, situasi politik NTB juga menunjukkan perubahan arah. Di bawah kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal, dukungan terhadap proyek kereta gantung tidak lagi seantusias era sebelumnya. Pemerintah saat ini terlihat lebih berhati-hati dan tidak menjadikan proyek tersebut sebagai prioritas utama pembangunan pariwisata. Sikap ini terbaca dari minimnya dorongan politik terbuka terhadap proyek tersebut dibanding era sebelumnya yang sangat aktif mempromosikannya.
Perubahan sikap ini bisa dibaca sebagai bentuk kesadaran baru bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan dan sensitivitas sosial masyarakat lokal. Sebab pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa pariwisata massal tanpa kontrol ekologis justru menjadi sumber krisis lingkungan baru.
Kondisi mangkraknya proyek ini akhirnya menjadi simbol penting bahwa tidak semua ambisi pembangunan bisa dipaksakan kepada alam. Ada ruang-ruang ekologis yang memiliki batas daya dukung. Ketika batas itu diabaikan, maka proyek sebesar apa pun dapat tersendat oleh resistensi sosial, persoalan administrasi, hingga ketidakpastian investasi.
Rinjani sesungguhnya tidak membutuhkan proyek raksasa untuk menjadi destinasi kelas dunia. Gunung ini sudah mendunia jauh sebelum wacana kereta gantung muncul. Yang dibutuhkan justru pengelolaan wisata yang lebih berkelanjutan: pembatasan kuota pendaki, penguatan ekonomi masyarakat lokal, pengelolaan sampah yang serius, dan konservasi kawasan hulu secara konsisten.
Pariwisata modern tidak selalu berarti membangun infrastruktur besar-besaran di kawasan alam. Di banyak negara, wisata alam premium justru dibangun dengan prinsip konservasi ketat dan pembatasan akses demi menjaga kualitas lingkungan. Rinjani memiliki nilai eksklusif justru karena kealamian dan tantangan pendakiannya.
Ketika semuanya dibuat instan melalui kereta gantung, maka yang hilang bukan hanya pengalaman mendaki, tetapi juga makna ekologis dan spiritual dari gunung itu sendiri.
Pada akhirnya, mangkraknya proyek kereta gantung Rinjani memberi pelajaran penting bagi arah pembangunan NTB.
Bahwa investasi besar tidak selalu identik dengan kemajuan. Bahwa modernisasi tidak boleh mengorbankan benteng ekologis daerah. Dan bahwa masyarakat lokal tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam proyek yang mengubah ruang hidup mereka sendiri.
Kini proyek itu tertahan, investor menghilang, dan publik mulai mempertanyakan kembali arah pembangunan pariwisata NTB. Dalam konteks ini, sikap kehati-hatian yang ditunjukkan Gubernur NTB saat ini, Lalu Muhamad Iqbal, patut diapresiasi sebagai langkah rasional dan bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
Menahan diri dari proyek yang berisiko tinggi terhadap ekosistem bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan, melainkan bentuk kepemimpinan yang memahami batas daya dukung alam.
Ke depan, arah pembangunan pariwisata NTB seharusnya difokuskan pada penguatan ekowisata berbasis masyarakat, pembatasan daya tampung kawasan Rinjani, peningkatan kualitas layanan wisata tanpa eksploitasi berlebihan, serta perlindungan kawasan hulu sebagai benteng hidrologi Pulau Lombok. Dengan pendekatan ini, NTB tetap dapat “mendunia” tanpa kehilangan jati dirinya, dan Rinjani tetap berdiri sebagai simbol keseimbangan antara manusia dan alam bukan sebagai korban ambisi pembangunan yang melampaui batas.
