 |
| Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn., |
Mataram,(Beritantb.com) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn., menyoroti pentingnya penguatan sektor ketenagakerjaan di NTB melalui pendekatan pendidikan dan kebijakan yang berkeadilan. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di MAN 2 Mataram, Selasa (05/05/2026).
Evi menegaskan bahwa kondisi ketenagakerjaan di NTB saat ini menunjukkan perlunya transformasi, terutama pada aspek kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menilai sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) telah membuktikan diri sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang paling tangguh dalam menyerap tenaga kerja di daerah. Untuk itu, penting untuk memastikan dukungan penganggaran dan pengawasannya.
Dominasi Perempuan di Sektor IMK
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah adanya perbedaan struktur gender antara industri besar dan IMK. Jika industri besar cenderung didominasi oleh laki-laki, maka potret IMK di NTB justru menunjukkan wajah perempuan sebagai penggerak utamanya.
“Dominasi perempuan dalam struktur tenaga kerja IMK sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa sektor mikro adalah tumpuan bagi perempuan di NTB untuk menopang ekonomi keluarga,” ujar Evi.
Tantangan Pendidikan dan Skill Praktis
Berdasarkan data yang dipaparkan, karakteristik pekerja IMK di NTB lebih banyak mengandalkan skill praktis dibandingkan latar belakang ijazah formal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelompok pekerja terbesar di sektor ini berasal dari tamatan Sekolah Dasar (SD), disusul tamatan SMP, dan kelompok yang tidak tamat SD atau belum pernah mengenyam pendidikan sekolah.
Kondisi pendidikan yang rendah tersebut, menurut Evi, membuat para pekerja—terutama perempuan—menjadi kelompok yang rentan terhadap ketidakpastian ekonomi.
Mendorong Keadilan Kebijakan
Melihat kerentanan tersebut, Evi mendesak pemerintah untuk segera menyusun skema kebijakan yang lebih inklusif dan memberikan perlindungan nyata. Penguatan pada aspek pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan teknis menjadi kunci agar pekerja di sektor IMK memiliki daya saing yang lebih baik. Di samping itu, memastikan saluran pengawasan dan dukungan anggaran.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan adanya perlindungan bagi mereka. Skema kebijakan, penganggaran hingga pengawasan yang diambil harus mampu memberikan keadilan, mengingat peran mereka sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tutupnya.
