 |
| Ketua Apjati NTB, H. Edy Sopyan, |
Mataram, Beritantb.com – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPD Apjati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut positif langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang menggandeng Bank NTB Syariah untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, khususnya yang bekerja di Malaysia.
Program tersebut dinilai menjadi terobosan strategis yang dapat mengubah pola lama kehidupan pekerja migran yang selama ini bekerja bertahun-tahun di luar negeri, namun belum mampu membangun aset maupun usaha produktif ketika kembali ke daerah asal.
Ketua Apjati NTB, H. Edy Sopyan, mengatakan kunjungan Gubernur NTB bersama jajaran terkait ke sejumlah perkebunan kelapa sawit di Malaysia tidak hanya bertujuan memastikan perlindungan PMI, tetapi juga melihat secara langsung sejauh mana para pekerja migran mampu mengelola hasil kerja mereka selama berada di luar negeri.
Menurutnya, persoalan utama yang selama ini dihadapi PMI bukan hanya pada proses penempatan tenaga kerja, melainkan bagaimana pendapatan yang diperoleh selama bekerja dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan mereka dan keluarga.
“Jangan hanya berangkat kosong lalu pulang juga kosong. Banyak PMI yang sudah puluhan tahun bekerja di Malaysia, tetapi hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup. Setelah kembali ke kampung, beberapa bulan kemudian berangkat lagi karena tidak memiliki usaha atau aset yang bisa dikembangkan,” ujarnya, Senin (22/6/2026).
H. Edy menilai kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Bank NTB Syariah merupakan langkah penting untuk memutus siklus tersebut. Melalui skema yang disiapkan, para PMI akan didorong membuka rekening sebelum keberangkatan sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih terencana dan terukur.
Selain itu, keluarga PMI yang berada di kampung halaman juga berpeluang memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mengembangkan berbagai usaha produktif.
“Kalau suaminya bekerja di Malaysia, istrinya di kampung bisa mendapatkan KUR untuk membuka warung, kios, atau usaha lainnya. Cicilannya dapat dibantu dari penghasilan suami yang bekerja di luar negeri melalui Bank NTB Syariah. Dengan begitu, usaha di kampung tetap tumbuh selama PMI bekerja,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema tersebut sangat memungkinkan diterapkan bagi PMI tujuan Malaysia karena sistem penempatannya menggunakan pola zero cost atau tanpa biaya yang dibebankan kepada pekerja.
Berbeda dengan negara tujuan lain, seperti Jepang, yang memerlukan biaya keberangkatan hingga puluhan juta rupiah, PMI yang bekerja ke Malaysia tidak membutuhkan pembiayaan khusus untuk proses penempatan. Karena itu, fasilitas KUR dapat lebih difokuskan untuk pengembangan usaha keluarga dan investasi produktif.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB tengah memperkuat skema pembiayaan resmi melalui KUR khusus PMI guna menghindarkan calon pekerja migran dari jeratan rentenir maupun utang berbunga tinggi.
Selain itu, Pemprov NTB juga akan menggandeng Bank NTB Syariah untuk meningkatkan literasi keuangan, budaya menabung, investasi, serta pengembangan usaha produktif bagi PMI dan keluarganya.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi keluarga PMI, sekaligus memastikan hasil kerja para pekerja migran dapat memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat NTB. (Red)
