Mataram (Beritantb.com) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB se-NTB di Markas DPW PBB NTB, Mataram, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya konsolidasi organisasi guna memperkuat struktur partai hingga ke tingkat ranting sebagai persiapan menghadapi berbagai agenda politik ke depan.
Rapat koordinasi dihadiri jajaran pengurus DPW PBB NTB, mulai dari Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Ketua DPW, Sekretaris DPW, Bendahara DPW, para Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, hingga seluruh Ketua dan Sekretaris DPC PBB dari kabupaten/kota se-NTB.
Ketua DPW PBB NTB, Nadirah, SE., Ak., mengatakan kegiatan tersebut memiliki nilai strategis dalam mempererat hubungan antar-pengurus sekaligus memperkuat soliditas organisasi.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menjalin silaturahmi, menyamakan visi dan langkah organisasi, serta memperkuat mesin partai sampai ke tingkat paling bawah,” ujar Nadirah.
Menurutnya, kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh kepengurusan di tingkat wilayah, tetapi juga oleh soliditas dan efektivitas struktur organisasi hingga tingkat cabang dan ranting. Karena itu, konsolidasi internal menjadi prioritas yang terus dilakukan DPW PBB NTB.
Selain rapat koordinasi, agenda utama kegiatan tersebut adalah penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PBB se-NTB yang telah diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang.
SK tersebut merupakan produk kepengurusan DPP PBB di bawah kepemimpinan Yuri Kemal Fadlullah sebagai Pejabat (Pj.) Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB. Penyerahan SK diharapkan dapat memberikan kepastian organisasi sekaligus menjadi landasan bagi seluruh DPC dalam menjalankan roda organisasi secara lebih optimal.
Nadirah menegaskan bahwa kepengurusan DPP PBB yang dipimpin Yuri Kemal Fadlullah dan Ruksamin telah memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, seluruh keputusan organisasi yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Dengan telah disetujuinya kepengurusan DPP oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, maka seluruh struktur organisasi hingga tingkat daerah memiliki legitimasi yang jelas untuk melaksanakan program dan agenda partai,” jelasnya.
Ia berharap seluruh pengurus DPC yang telah menerima SK segera melakukan konsolidasi internal di wilayah masing-masing serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kembali kekuatan Partai Bulan Bintang di NTB sekaligus memperluas dukungan menjelang kontestasi politik mendatang.
Melalui rapat koordinasi dan penyerahan SK tersebut, DPW PBB NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat organisasi, meningkatkan soliditas kader, serta memastikan seluruh struktur partai bergerak dalam satu komando guna mewujudkan target dan cita-cita politik Partai Bulan Bintang di Nusa Tenggara Barat.

