 |
| Pelatihan Forum Masyarakat Desa Damai Ramai Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) di Bima |
Bima,(Beritantb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi dalam membangun ketahanan sosial masyarakat melalui pengembangan Desa Damai Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Kamis,(11/06/2026).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Forum Masyarakat DRPPA yang dilaksanakan di Kabupaten Bima dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, komunitas perempuan dan pemuda, serta aparat terkait.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perlindungan perempuan dan anak sebagai fondasi penting dalam membangun ketahanan sosial masyarakat.
Pelatihan diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, kader perempuan, pemuda, dan komunitas lokal dari tiga desa sasaran mengikuti pelatihan ini. Kegiatan turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk BNPT, Densus 88 AT Polri, Kesbangpol Kabupaten Bima, DP3AP2KB, Dinas Sosial, pemerintah desa, serta organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam membangun ketahanan sosial dan perlindungan perempuan dan anak.
Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam merespons berbagai tantangan sosial di tingkat masyarakat.
Dalam sambutannya, Perwakilan Bupati Bima menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai sejalan dengan komitmen daerah dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta membangun budaya damai di masyarakat.
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bima, Zainuddin ,S.S menegaskan bahwa penguatan ketahanan sosial membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah secara berkelanjutan.
"Perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ketahanan sosial tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal agar berbagai tantangan sosial dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bima terus mendorong koordinasi lintas sektor melalui berbagai program dan forum kolaboratif yang melibatkan OPD terkait serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta melakukan pemetaan kerentanan sosial dan potensi konflik di desa masing-masing, mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta mendiskusikan berbagai sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
Hasil diskusi menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kerentanan sosial, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemiskinan, serta potensi konflik sosial.
Perwakilan Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF), Basile Ema Ebede, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kunjungan lapangan menjadi kesempatan penting untuk melihat secara langsung implementasi program serta mendengarkan pengalaman para pemangku kepentingan di daerah.
"Kami melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat di Kabupaten Bima dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Pembelajaran dan pengalaman dari lapangan ini menjadi masukan penting untuk terus memperkuat dampak program serta memastikan bahwa dukungan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat", ungkapnya.
Sementara itu, Nurani Perdamaian Indonesia sebagai lead consortium Delsy Ronny menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan.
"Penguatan ketahanan sosial hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas. Bersama mitra lokal kami, LPA-Lembidara di Kabupaten Bima dan SKP-HAM di Kabupaten Poso, kami berupaya memastikan bahwa setiap kegiatan mampu memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus mendorong lahirnya solusi yang berkelanjutan dari tingkat komunitas", ujarnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan mitra pembangunan, berbagai inisiatif yang dikembangkan di Kabupaten Bima diharapkan dapat semakin memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga kohesi sosial, serta mendukung terwujudnya desa yang damai, inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak.
Tentang Program STRIVE
STRIVE (Strengthening Rehabilitation-Reintegration Program and Improve Social Cohesion Against Violent Extremism) merupakan program yang bertujuan memperkuat rehabilitasi, reintegrasi, dan kohesi sosial masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas.
Program ini dilaksanakan di Jakarta, Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat), dan Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah) melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal.
Program STRIVE dijalankan oleh konsorsium organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Nurani Perdamaian Indonesia sebagai lead consortium, bersama LPA-Lembidara di Kabupaten Bima dan SKP-HAM di Kabupaten Poso. Melalui berbagai kegiatan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan mekanisme perlindungan di tingkat lokal, program ini berupaya membangun masyarakat yang lebih inklusif, tangguh, dan damai.
Program ini didukung oleh Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF).(Red).
