 |
| Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP), David Putra Pratama |
Mataram, (Beritantb.com)– Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Bali-Nusa Tenggara melalui Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP), David Putra Pratama, mendesak Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, untuk bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi selama pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026.
Dalam pernyataan resminya, David menilai penyelenggaraan Porprov XII NTB tidak hanya diwarnai persoalan teknis, tetapi juga menunjukkan lemahnya tata kelola organisasi dan manajemen penyelenggaraan olahraga di tingkat provinsi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul, mulai dari dugaan kekurangan anggaran, perubahan kebijakan terkait konsumsi kontingen, polemik regulasi di sejumlah cabang olahraga, hingga sengketa pertandingan, telah mencederai semangat sportivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap KONI NTB.
David juga menyoroti informasi mengenai defisit anggaran penyelenggaraan Porprov yang disebut mencapai sekitar Rp5 miliar. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dan meminta adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran.
"Apabila benar terjadi defisit anggaran hingga miliaran rupiah, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB dan Inspektorat perlu melakukan audit investigatif terhadap seluruh pengelolaan anggaran Porprov XII NTB 2026, termasuk pengadaan aplikasi digitalisasi maupun pos-pos anggaran lainnya," ujarnya pada Rabu,(22/07/2026).
Selain persoalan anggaran, David mengkritisi sejumlah aturan dalam *Technical Handbook* (THB) beberapa cabang olahraga yang dinilai menimbulkan polemik dan berpotensi merugikan atlet tertentu.
Menurutnya, regulasi yang tidak disusun secara adil dapat mengurangi kualitas kompetisi dan mencederai asas kesetaraan dalam olahraga.
Ia juga menyinggung munculnya sejumlah sengketa pertandingan yang berujung pada aksi protes dari ofisial cabang olahraga, dugaan manipulasi skor, hingga laporan kepada aparat penegak hukum. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan menurunnya kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan KONI NTB.
David menilai berbagai persoalan tersebut menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan KONI NTB menjelang persiapan menuju PON XXII NTB–NTT 2028.
"Porprov seharusnya menjadi fondasi pembinaan atlet menuju prestasi yang lebih tinggi. Jika pelaksanaannya dipenuhi polemik, maka hal itu dapat berdampak terhadap proses pembinaan olahraga di NTB ke depan," katanya.
Atas dasar itu, BADKO HMI Bali-Nusra meminta Mori Hanafi mempertimbangkan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua KONI NTB sebagai bentuk tanggung jawab moral atas berbagai persoalan yang terjadi selama penyelenggaraan Porprov XII NTB 2026.
Selain itu, Ia juga mendesak dilakukan audit terhadap pengelolaan anggaran Porprov serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan kompetisi guna mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjamin pembinaan atlet berlangsung secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Sementara, Ketua KONI NTB Mori Hanafi saat di konfirmasi oleh media ini mengatakan bahwa semuanya bebas berpendapat.
"Kritik boleh asal paham dan beda pandangan hal biasa " ujarnya.(Red).
