 |
| Barisan Aspirasi Rakyat (BARA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demonstrasi dengan menyoroti sejumlah persoalan yang mereka nilai terjadi dalam manajemen PT PLN Nusa Daya Regional NTB. Selasa,(18/08/2026). |
Mataram,(Beritantb.com) — Barisan Aspirasi Rakyat (BARA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demonstrasi dengan menyoroti sejumlah persoalan yang mereka nilai terjadi dalam manajemen PT PLN Nusa Daya Regional NTB. Selasa,(18/08/2026).
Dalam aksi tersebut, BARA NTB menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen perusahaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), status pekerja vendor, hingga transparansi program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Pembina BARA NTB, Algifari, mengatakan pihaknya mendesak Direktur PT PLN Nusa Daya Nasional melakukan evaluasi total terhadap manajemen PT PLN Nusa Daya Regional NTB.
“Kami mendesak Direktur PT PLN Nusa Daya Nasional untuk mengevaluasi secara menyeluruh manajemen PT PLN Nusa Daya NTB. Kami menilai banyak persoalan di internal perusahaan yang belum diselesaikan dengan baik,” kata Algifari.
Menurut BARA NTB, salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah penerapan K3. Mereka menilai masih terdapat persoalan terkait bimbingan teknis, SOP, pengawasan serta pengendalian terhadap pekerja di lapangan.
BARA NTB menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena pekerjaan di bidang kelistrikan memiliki risiko keselamatan yang tinggi.
“Kami menilai penerapan K3 harus benar-benar diperhatikan. Pekerjaan di bidang kelistrikan memiliki risiko besar sehingga pekerja harus mendapatkan bimbingan, SOP yang jelas serta pengawasan dan kontrol yang memadai,” ujarnya.
Selain K3, BARA NTB juga mempertanyakan transparansi mengenai anggaran CSR/TJSL, khususnya terkait program, penerima manfaat, besaran maupun mekanisme evaluasi dampak sosialnya.
Dalam surat tuntutannya, BARA NTB mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai program dan penggunaan CSR/TJSL. Mereka juga meminta perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi program tersebut.
BARA NTB menegaskan, dugaan mengenai tidak transparannya penggunaan dana CSR/TJSL perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak perusahaan. Mereka meminta persoalan tersebut tidak menjadi ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Persoalan lain yang disoroti adalah status dan hak pekerja vendor. BARA NTB mempertanyakan kepastian status kerja para pekerja vendor yang disebut telah bekerja selama bertahun-tahun di lapangan.
Mereka meminta perusahaan memberikan transparansi mengenai penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun sistem outsourcing serta memastikan hak dan perlindungan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam tuntutannya, BARA NTB juga meminta perusahaan membangun mekanisme pengaduan dan penyelesaian persoalan pekerja yang transparan, responsif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Persoalan pekerja vendor ini harus mendapatkan perhatian. Jangan sampai pekerja yang sudah bertahun-tahun bekerja tidak mendapatkan kepastian mengenai status dan haknya,” tegas Algifari.
BARA NTB menyampaikan sedikitnya tujuh tuntutan kepada PT PLN Nusa Daya Regional NTB, di antaranya evaluasi total sistem manajemen dan operasional, audit penerapan K3, transparansi status pekerja kontrak dan vendor, keterbukaan informasi CSR/TJSL, mekanisme pengaduan pekerja, langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak berulang, serta ruang dialog dan klarifikasi terbuka antara perusahaan dengan pekerja maupun masyarakat.
BARA NTB juga mendesak adanya evaluasi besar-besaran terhadap sistem manajemen PT PLN Nusa Daya Regional NTB agar persoalan yang mereka soroti tidak terus berulang.
Mereka bahkan menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons.
“Kami akan melakukan aksi jilid dua dan akan berjilid-jilid apabila tuntutan kami tidak diindahkan. Kami akan hadir dengan massa berkali-kali lipat lebih banyak,” kata Algifari.
Tidak hanya berhenti di tingkat regional, BARA NTB juga menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada PT PLN Nusa Daya Nasional. Mereka mendesak dilakukan evaluasi terhadap jajaran manajemen, termasuk meminta agar General Manager (GM) PT PLN Nusa Daya NTB dicopot dari jabatannya.
BARA NTB berharap pihak perusahaan membuka ruang dialog dan memberikan klarifikasi terhadap seluruh persoalan yang mereka sampaikan, sehingga setiap dugaan dan keluhan yang muncul dapat diperiksa berdasarkan data serta ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Pihak PLN Nusa Daya NTB menyampaikan bahwa akan meneruskan tuntutan tersebut ke manager untuk di evaluasi.
"Nanti kami akan meneruskan tuntutan ini ke manager untuk di evaluasi", ujar salah satu perwakilan pihak PLN Nusa Daya NTB. (Red).
