 |
| Kegiatan Workshop |
Bima,(Beritantb.com) – Program STRIVE (Strengthen Rehabilitation-Reintegration Program & Improve Social Cohesion Against Violent Extremism) terus memperkuat upaya pencegahan ekstremisme kekerasan melalui penguatan kapasitas guru dan lingkungan sekolah di Kabupaten Bima.
Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui Workshop bagi Para Guru mengenai Strategi Keterlibatan Guru untuk Mencegah dan Melawan Ekstremisme Kekerasan (PCVE) yang digelar Senin,(24/08/2026) di Rum@ Dining Kota Bima.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program STRIVE yang berlangsung selama tiga tahun, yakni 2025-2027. Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Nurani Perdamaian Indonesia (NP Indonesia) bersama mitra konsorsium, di antaranya LPA NTB dan Lembidara.
Program STRIVE sendiri merupakan kerja sama yang lahir dari kesepakatan antara Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) dan Nurani Perdamaian Indonesia pada Desember 2024. Program ini dilaksanakan di tiga wilayah, yakni Jakarta, Bima, dan Poso.
Di Kabupaten Bima, program memiliki dua fokus utama. Pertama, penguatan rehabilitasi dan reintegrasi. Kedua, penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis bagi pemuda dan remaja.
Melalui workshop tersebut, guru diharapkan memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, inklusif, toleran, serta mampu melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Koordinator Program STRIVE, Ruli Ardiansyah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian program yang telah berjalan sejak 2025 dan akan berlangsung hingga 2027 di Kabupaten Bima.
Program STRIVE tidak hanya berfokus pada penguatan reintegrasi eks-napiter dan keluarganya, tetapi juga menyasar pemuda dan remaja melalui penguatan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital.
“Program ini adalah program penguatan reintegrasi eks-napiter, keluarga, jejaring, dan penguatan kepada pemuda dan remaja dalam hal berpikir kritis serta literasi digital,” ujarnya.
Menurutnya, kemampuan berpikir kritis dan literasi digital penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan maupun paham yang mendorong kekerasan.
“Anak-anak muda diharapkan mampu membentengi dirinya, berpikir kritis, mencari kebenaran terhadap sesuatu sebelum kemudian melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan,” katanya.
Ia menambahkan, sekolah memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan. Guru bukan hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping dan fasilitator yang dapat membantu siswa menghadapi berbagai persoalan di lingkungan sekolah maupun di ruang digital.
Karena itu, program ini mendorong keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, guru, tokoh masyarakat, lembaga perlindungan anak dan berbagai pihak lainnya untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan remaja.
“Dalam program ini, salah satu outputnya adalah ingin mengajak pemerintah daerah dan sekolah, termasuk guru, untuk memperkuat lingkungan sekolah, remaja dan pemuda. Kita bisa memperkuat bersama dan melindungi bersama agar para remaja tidak mudah terpengaruh untuk melakukan kekerasan,” jelasnya.
Ia menyebut persoalan yang dihadapi anak dan remaja saat ini tidak hanya berupa persoalan konvensional seperti perkelahian dan bullying. Fenomena lain seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku seksual berisiko, hingga paparan paham ekstremisme kekerasan juga perlu menjadi perhatian bersama.
“Selain fenomena yang sudah konvensional, misalnya bullying dan perkelahian, ada narkoba, ada seks bebas di kalangan remaja. Ada juga fenomena yang muncul di kalangan anak sekolah tingkat SMP dan SMA, yaitu ekstremisme kekerasan,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, para guru diharapkan mampu mengenali potensi kekerasan sejak dini, mencegah bullying, memperkuat sistem perlindungan anak, sekaligus menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman.
Workshop juga diarahkan untuk mendukung penerapan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengenai budaya sekolah yang aman dan nyaman.
Kegiatan menyasar guru SMP dan SMA di sekitar tiga desa dampingan, yakni Desa Rato, Desa Kananga, dan Desa Leu di Kabupaten Bima.
Sebanyak 30 peserta dilibatkan dalam kegiatan tersebut, terdiri dari guru, unsur Densus 88 AT Polri Wilayah Bima, pemerintah daerah, Dinas P3AP2KB/UPTD PPA Kabupaten Bima, serta LPA Kabupaten Bima.
Sejumlah narasumber turut dihadirkan, yakni Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Densus 88 AT Polri Wilayah Bima, KCD Dikbud Wilayah Bima, LPA NTB dan Ketua LPA Kabupaten Bima.
Melalui workshop ini, penyelenggara berharap muncul komitmen bersama dari sekolah dan para guru untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat.
Guru juga diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membimbing generasi muda agar lebih kritis, cerdas dalam menggunakan media digital, toleran dan mampu menolak berbagai bentuk kekerasan.
“Harapannya, anak-anak ini kemudian bisa menjadi penerus yang memberikan perubahan yang baik bagi daerah, bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
