 |
| Dr. Abdul Malik, S.P., M.AP., M.H |
Oleh: Dr. Abdul Malik, S.P., M.AP., M.H.
(Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif)
(Beritantb.com) - Perubahan zaman selalu menghadirkan tantangan baru bagi sebuah bangsa. Setiap generasi memiliki persoalan yang berbeda, dan setiap perubahan membutuhkan cara berpikir yang berbeda pula.
Pada masa lalu, kekuatan bangsa banyak ditentukan oleh penguasaan wilayah, sumber daya alam, jumlah penduduk, dan kemampuan industri. Namun memasuki abad ke-21, dunia mengalami perubahan besar. Sumber kekuatan baru mulai muncul dari kreativitas manusia, ilmu pengetahuan, inovasi, data, teknologi digital, dan kecerdasan artifisial.
Perubahan tersebut membawa satu pertanyaan penting: Apakah Indonesia cukup hanya menjadi pengguna perubahan, atau harus mampu memberi arah terhadap perubahan tersebut Pertanyaan inilah yang menjadi dasar pemikiran tentang Konstitusi Ekonomi Kreatif.
*Konstitusi dan Perubahan Zaman*
Konstitusi selama ini dipahami sebagai hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur bagaimana kekuasaan dibentuk, dibatasi, dan dijalankan agar tidak merugikan rakyat.
Pemahaman tersebut sangat penting. Namun, perkembangan zaman menunjukkan bahwa tantangan negara tidak lagi hanya berasal dari kekuasaan politik.
Saat ini muncul bentuk kekuasaan baru yang bekerja melalui teknologi: data dapat menentukan arah ekonomi, algoritma dapat memengaruhi cara manusia menerima informasi, platform digital dapat membentuk ruang publik, kecerdasan artifisial dapat memengaruhi berbagai keputusan dalam kehidupan manusia.
Karena itu, konstitusi tidak boleh berhenti hanya mengatur kekuasaan negara. Konstitusi juga harus mampu memberi arah terhadap kekuatan-kekuatan baru yang menentukan masa depan bangsa. Inilah tantangan baru Hukum Tata Negara di era digital.
*Kreativitas sebagai Kekuatan Nasional*
Dalam pembangunan nasional, ekonomi kreatif sering kali dipandang hanya sebagai salah satu sektor ekonomi. Padahal, maknanya jauh lebih besar.
Ekonomi kreatif menunjukkan bahwa manusia bukan hanya sebagai pengguna sumber daya, tetapi sebagai pencipta nilai—sebuah ide dapat menjadi karya, sebuah karya dapat menjadi industri, dan sebuah kreativitas dapat menjadi kekuatan ekonomi dan identitas bangsa.
Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Kita memiliki kekayaan budaya, keragaman tradisi, kreativitas generasi muda, serta kemampuan masyarakat dalam menghasilkan karya-karya bernilai tinggi.
Namun potensi tersebut tidak akan menjadi kekuatan nasional apabila tidak dibangun melalui ekosistem yang kuat. Dibutuhkan pendidikan yang mendorong kreativitas. Diperlukan perlindungan terhadap karya intelektual, dan dibutuhkan teknologi yang mendukung inovasi, serta kebijakan negara yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berkembang.
Dengan demikian, ekonomi kreatif bukan hanya urusan industri. Ekonomi kreatif adalah bagian dari strategi membangun masa depan bangsa.
*Dari Negara Pengguna Menjadi Negara Pencipta*
Salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah mengubah posisi dari bangsa yang banyak menggunakan teknologi menjadi bangsa yang mampu menciptakan teknologi.
Kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membeli teknologi, tetapi oleh kemampuan menghasilkan pengetahuan dan inovasi.
Dalam era kecerdasan artifisial, negara yang menguasai data, teknologi, dan kreativitas akan memiliki posisi strategis dalam dunia global.
Karena itu, pembangunan Indonesia ke depan tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam. Indonesia harus memperkuat sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan solusi baru.
Kekuatan terbesar bangsa Indonesia bukan hanya apa yang ada di bumi Indonesia, tetapi juga apa yang ada dalam pikiran dan kreativitas rakyat Indonesia.
*Kecerdasan Artifisial dan Tanggung Jawab Konstitusional*
Kecerdasan artifisial merupakan salah satu perkembangan teknologi paling besar dalam sejarah manusia.
Al dapat membantu meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, teknologi juga harus diarahkan agar tetap sesuai dengan nilai kemanusiaan.
Pasalnya, teknologi tidak boleh menggantikan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Teknologi harus membantu manusia menjadi lebih baik.
Karena itu, pengembangan Al di Indonesia harus dibangun berdasarkan nilai Pancasila: Teknologi harus menghormati martabat manusia, Teknologi harus memperkuat persatuan bangsa, Teknologi harus mendukung demokrasi, Teknologi harus menghasilkan keadilan sosial.
Di sinilah konstitusi memiliki peran penting sebagai pemberi arah.
*Menuju Paradigma Baru Hukum Tata Negara Indonesia*
Gagasan Konstitusi Ekonomi Kreatif berangkat dari pemikiran sederhana: Konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana negara berjalan, tetapi juga harus menentukan ke mana bangsa ini bergerak.
Pada abad ke-20, persoalan utama konstitusi adalah bagaimana membatasi kekuasaan negara.
Pada abad ke-21, tantangannya semakin luas: bagaimana memastikan bahwa seluruh kekuatan baru-termasuk kreativitas, data, teknologi, dan kecerdasan artifisial-tetap berada dalam arah yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
Karena itu, ekonomi kreatif harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan konstitusional Indonesia. Kreativitas adalah kekuatan baru bangsa, dan konstitusi adalah arahnya.
Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan nasional.
Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, bangsa yang unggul bukan hanya bangsa yang memiliki sumber daya, tetapi bangsa yang mampu menciptakan nilai baru dari sumber daya tersebut.
Masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita membangun manusia yang kreatif, negara yang adaptif, dan konstitusi yang mampu menjawab tantangan zaman.
Sebab pada akhirnya, kemajuan teknologi bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya tetap sama: menghadirkan kemajuan yang manusiawi, berkeadilan, dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
