 |
| Arjuanto |
MATARAM,(Beritantb.com) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar tentang membagikan kotak nasi kepada generasi penerus bangsa. Di balik setiap porsi makanan yang sampai ke tangan anak-anak sekolah di Nusa Tenggara Barat (NTB), pertaruhannya adalah masa depan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan integritas pemanfaatan anggaran negara.
Dengan alokasi masif yang menyentuh angka sekitar Rp27,7 miliar per hari di NTB, program ini memikul tanggung jawab sosial dan ekonomi yang luar biasa besar.
Pemuda yang akrap disapa Ajnun ini menilai langkah tegas Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dan Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk memperketat serta mengevaluasi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) patut didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat.
Pandangan ini ditegaskan oleh Ketua Korps Pengader Cabang (KPC) HMI Cabang Mataram, Arjuanto. Ia menyatakan bahwa pengawasan ketat mutlak diperlukan agar program ini tidak melenceng dari esensi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Arjuanto, program MBG ini bukan ajang mencari keuntungan komersial sepihak. Ketika sebuah program kesehatan berskala masif bersentuhan dengan perputaran dana yang begitu besar—seperti di Lombok Timur yang menerima Rp8,3 miliar per hari, Lombok Tengah Rp6,2 miliar per hari, dan Lombok Barat Rp3,9 miliar per hari—potensi deviasi atau penyimpangan selalu mengintai.
"Tanpa tata kelola yang transparan dan disiplin, esensi pemenuhan gizi bagi 1.935.436 penerima manfaat di NTB berisiko tereduksi menjadi sekadar proyek kejar tayang yang mengabaikan kualitas", ungkapnya pada Minggu,(27/09/2026)
Lanjut Arjun, setidaknya ada tiga alasan fundamental mengapa pengetatan tata kelola dan pengawalan program MBG di NTB ini menjadi harga mati:
Pertama, faktor keselamatan dan standar higienitas anak-anak sekolah tidak boleh ditawar. Langkah Satgas MBG yang memberikan batas waktu maksimal 30 hari bagi 670 SPPG yang aktif di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa untuk memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah kebijakan yang sangat tepat.
Pemberlakuan sanksi tegas hingga penangguhan operasional (suspend) bagi pengelola yang abai terhadap standar keamanan dapur, sirkulasi udara, tata letak, hingga keamanan gas merupakan langkah preventif yang krusial.
Kasus-kasus keracunan makanan yang sempat terjadi harus menjadi pelajaran mahal bahwa standardisasi operasional prosedur (SOP) wajib dipenuhi demi melindungi anak-anak kita.
Kedua, optimalisasi multiplier effect untuk kebangkitan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan kemitraan. Kebijakan ini terbukti konkret membuka lapangan kerja baru dengan menyerap 31.509 hingga 40.100 tenaga kerja lokal di NTB, yang mana sekitar Rp4 miliar per hari terserap langsung sebagai pendapatan para pekerja dapur dan lapangan.
Arjuanto menekankan bahwa tata kelola yang bersih akan memastikan ekosistem rantai pasok ini benar-benar memberdayakan modal lokal. Dengan dukungan 2.719 mitra pemasok lokal, target Pemerintah Provinsi NTB untuk memenuhi minimal 30 persen kebutuhan pangan langsung dari hasil pertanian, peternakan, dan nelayan lokal harus dikawal ketat. Jangan sampai anggaran jumbo ini justru mengalir ke distributor besar di luar daerah, sehingga hasil bumi NTB sendiri terabaikan.
Ketiga, menutup celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sejak dini. Suara dari organisasi kepemudaan, akademisi, dan relawan di NTB yang menuntut transparansi anggaran menu serta objektivitas seleksi mitra harus direspons sebagai modal sosial yang positif.
Pengawasan partisipatif inilah yang akan menjaga agar program MBG berjalan secara berkeadilan dan akuntabel.
Membangun tata kelola yang kokoh di awal memang membutuhkan energi besar dan komitmen politik yang kuat. Namun, ketegasan membenahi sistem hari ini adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai.
"Melalui tata kelola MBG yang sehat dan berintegritas, NTB tidak hanya sedang membebaskan generasi mudanya dari ancaman stunting, tetapi juga sedang mencontohkan bagaimana sebuah kebijakan nasional dapat dieksekusi secara bersih, bermartabat, penyerapan tenaga kerjanya optimal, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan daerah," tutup Arjun.(Red).
