 |
| PSI NTB |
Mataram,(Beritantb.com) - Belum genap setahun pasca Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang dihadiri langsung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, internal DPW PSI NTB diguncang isu panas.
Isu yang dimaksud menyebutkan adanya pemberhentian sepihak sejumlah pengurus wilayah yang dilakukan Ketua DPW PSI NTB yang saat ini dijabat Lalu Budi Suryata, melalui rapat pleno terbatas yang diadakan belum lama ini.
Isu ini menyiratkan kesan di tengah publik, akankah partai berlambang gajah ini bisa bertahan dalam waktu lama, mengingat jadwal ke depannya partai akan menghadapi verifikasi faktual?
Sebelumnya, awak media berusaha melakukan konfirmasi via whatsapp ke Ketua DPW PSI NTB, Lalu Budi Suryata. Namun yang bersangkutan tidak berkenan memberikan tanggapan dengan alasan, hal tersebut merupakan urusan internal partai.
Upaya konfirmasi kemudian berlanjut ke Ketua Dewan Pembina DPW PSI NTB, Guru Mangku Gede Wenten.
Ditemui langsung dikediamannya, Jumat (25/09/2026) malam, Gede Wenten membantah isu yang menyebutkan adanya pemberhentian sepihak pengurus partai.
"Tidak ada pemberhentian apalagi pemecatan sepihak pengurus satu pun di internal partai," bantah Gede Wenten.
Menurutnya, Rapat pleno yang dihadiri komponen pengurus dari 9 Dewan Perwakilan Daerah (DPD), diselenggarakan untuk membahas pengunduran diri Putu Dedi Saputra dari jabatan sekretaris DPW PSI NTB.
Ini sekaligus untuk membahas usulan siapa yang akan dipilih sebagai pengganti pada jabatan tersebut.
"Hadir juga Bapilu, OKK, ketua, sekretaris, bendahara lengkap dan saya selaku ketua dewan pembina juga hadir. Pengurus DPW tidak ada yang diundang," ulasnya.
Rapat tersebut, lanjut dia, juga untuk evaluasi dan restrukturisasi pengurus di DPD yang dinilai kurang aktif dalam sejumlah agenda partai.
"Karena hasil rapat pleno, telah memberikan kewenangan kepada ketua DPW untuk melakukan evaluasi dan rekstrukturisasi untuk penyegaran partai," timpalnya.
Hasil pembahasan dalam rapat pleno akan dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan sebagai usulan ke pengurus pusat, terkecuali untuk jabatan Sekretaris DPW PSI NTB.
"Dan ini pun sifatnya masih pengusulan ke DPP, terkecuali yang jabatan sekretaris DPW," ungkapnya.
Ia menegaskan, restrukturisasi pengurus dilakukan dalam rangka menguatkan partai menjelang verifikasi faktual yang dijadwalkan akan berlangsung di pertengahan tahun 2027.
"Kan besok kita verifikasi faktual. Kan harus ada jelas kantor, kepengurusan, dan keterwakilan wanita 30 persen. Dan Persiapan Kita sudah hampir 80 persen," ujarnya.
"Yang sudah memenuhi persyaratan itu Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima. Nah, kalau Sumbawa Barat baru ada pergantian," sambungnya.
Sebaliknya, ia menegaskan, evaluasi melalui rapat pleno bukan berdasarkan penilaian pribadi melainkan pertimbangan etis serta berdasarkan hasil rapat secara kolektif kolegial.
"Saya tekankan kepada DPW, penilaian terhadap pengurus intern bukan berdasarkan like or dislike. Kalau memang kerja-kerja partai tidak pernah selesai, dan keaktifannya juga kurang, wajib dievaluasi," tandasnya.(*)
