 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I, Johan Rosihan |
Jakarta, (BeritaNTB.com)– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I, Johan Rosihan, meminta pemerintah segera mengantisipasi dampak erupsi terhadap sektor pertanian, peternakan, dan kelautan.
Menurut Johan, dampak erupsi tidak hanya mengganggu aktivitas penerbangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi produksi pangan dan pendapatan masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan pendataan dan penghitungan dampak sejak dini untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Johan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (8/9/2026), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Johan mengatakan dirinya sempat tertahan selama tiga hari di daerah pemilihannya akibat penutupan penerbangan menuju dan dari Jakarta. Namun, ia mengingatkan agar dampak erupsi tidak hanya dilihat dari sisi terganggunya transportasi udara.
Menurutnya, abu vulkanik dalam konsentrasi tertentu dapat memberikan dampak terhadap berbagai sektor, termasuk kualitas air, tanaman, hingga pakan ternak.
“Saya tidak ingin menyoroti dari sisi penerbangannya. Boleh kita menghitung penerbangan dengan sampai ratusan penerbangan itu ter-cancel, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa dalam konsentrasi tertentu, abu vulkanik itu akan berpengaruh kepada kualitas air, kepada tanaman, juga kepada pakan ternak,” ujar Johan.
Selain sektor pertanian dan peternakan, Johan turut menyoroti pembatasan aktivitas melaut di wilayah yang terdampak erupsi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi pendapatan nelayan yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas penangkapan ikan.
Karena itu, ia meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera melakukan pendataan terhadap masyarakat dan sektor produksi yang terdampak.
“Pembatasan aktivitas melaut di sekitar wilayah yang terkena dampak pasti akan menurunkan pendapatan dari nelayan kita. Karena itu, saya berharap kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian KKP agar segera melakukan pendataan, perhitungan berapa luas lahan yang terganggu, bahkan ternak kita,” kata Johan.
Johan menegaskan, pemerintah perlu menghitung potensi gangguan terhadap produksi dan pasokan pangan sejak awal. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan tidak terlambat dan masyarakat tidak menanggung kerugian yang lebih besar.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak baru turun tangan setelah masyarakat mengalami dampak ekonomi yang serius akibat bencana.
“Jangan sampai kita hadir di ujung ketika masyarakat berteriak mengalami kerugian besar baru kita muncul. Tetapi menurut saya kita negara harus hadir sejak mitigasi bencana ini sampai nanti pemulihan pascabencana,” tegasnya.
Johan menilai kehadiran negara harus dirasakan masyarakat dalam seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi, tanggap terhadap dampak yang terjadi, hingga proses pemulihan pascabencana.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya penting untuk melindungi masyarakat terdampak, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan dan menjaga ketahanan pangan di tengah potensi gangguan akibat erupsi.
“Negara harus hadir sejak awal, bukan setelah kerugian besar terjadi,” pungkas Johan.(Red)
