 |
| Anggota DPRD Provinsi NTB Komisi II, Abdul Rauf, ST., MM. |
Mataram,(Beritantb.com) – Anjloknya harga bawang merah di tingkat petani menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi NTB Komisi II, Abdul Rauf, ST., MM. Ia mendorong pemerintah daerah segera membenahi tata niaga bawang merah agar petani tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan saat musim panen.
Abdul Rauf menilai, persoalan harga bawang merah tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Pemerintah perlu mencermati secara menyeluruh rantai perdagangan, mulai dari petani, kelompok tani, pedagang, pelaku usaha hingga eksportir atau off-taker.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi paradoks apabila di tengah adanya peluang permintaan pasar, termasuk permintaan ekspor, harga bawang merah di tingkat petani justru mengalami tekanan.
“Kalau permintaan pasar tersedia tetapi harga di tingkat petani tetap jatuh, maka yang perlu kita periksa bukan hanya produksinya, tetapi mata rantai perdagangannya. Di mana posisi petani dalam rantai tersebut dan siapa yang menikmati nilai tambah terbesar,” ujar Abdul Rauf pada Senin,(07/09/2026).
Anggota DPRD NTB fraksi partai Demokrat itu mempertanyakan bagaimana mekanisme pasar berjalan ketika permintaan, termasuk untuk ekspor, disebut masih tersedia, tetapi harga di tingkat petani justru mengalami penurunan.
Abdul Rauf mengatakan, pemerintah perlu membuka informasi secara lebih transparan mengenai harga, volume penyerapan, kebutuhan pasar, hingga standar kualitas bawang merah yang dibutuhkan oleh pembeli maupun pasar ekspor.
“Pemerintah harus mempertemukan petani, kelompok tani, pelaku usaha dan eksportir atau off-taker. Kita perlu tahu berapa kebutuhan pasar, berapa yang mampu diserap dan pada harga berapa komoditas itu dibeli dari petani,” katanya.
Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya persoalan pada mata rantai perdagangan yang membuat harga di tingkat petani tidak sejalan dengan kondisi permintaan pasar.
“Kalau memang ada permintaan ekspor, tetapi harga di tingkat petani justru turun, ini harus ditelusuri. Jangan sampai ada pihak tertentu di tengah rantai perdagangan yang mengambil keuntungan terlalu besar. Ini perlu dibuktikan melalui data dan pengawasan, bukan sekadar dugaan,” tegasnya.
Menurut Abdul Rauf, kondisi tersebut harus menjadi evaluasi bersama. Jangan sampai petani terus didorong meningkatkan produksi, tetapi ketika memasuki masa panen justru menghadapi persoalan harga dan kesulitan pemasaran.
“Petani jangan hanya didorong untuk meningkatkan produksi. Ketika panen tiba, negara harus memastikan hasil produksinya terserap dengan harga yang memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha tani,” tegasnya.
Ia menilai, pemerintah perlu membangun sistem tata niaga yang lebih sehat, termasuk memperkuat kelembagaan kelompok tani, memperluas akses pasar, memperpendek rantai distribusi serta mendorong kemitraan langsung antara petani dengan pembeli besar dan eksportir.
Dengan demikian, bawang merah tidak hanya menjadi komoditas unggulan NTB dari sisi produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani.
Abdul Rauf berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan harga bawang merah tidak terus berulang setiap musim panen.
“Bawang merah harus menjadi sumber kesejahteraan petani, bukan justru menjadi komoditas yang membuat petani menanggung kerugian ketika panen,” pungkasnya.
