 |
| Ketua DPD Apjati NTB, H. Edy Sopyan |
MATARAM, (BeritaNTB.com) — Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPD Apjati) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus membuka peluang penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB ke berbagai sektor pekerjaan di luar perkebunan atau ladang.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses kerja PMI asal NTB, khususnya ke sektor industri non-perkebunan di Malaysia yang dinilai masih memiliki peluang cukup besar. Selain Malaysia, Apjati NTB juga mulai menjajaki peluang penempatan PMI ke sejumlah negara lain, termasuk Jepang.
Ketua DPD Apjati NTB, H. Edy Sopyan, mengatakan ketergantungan PMI asal NTB terhadap sektor perkebunan di Malaysia perlu mulai dikurangi. Menurutnya, sektor non-perkebunan seperti industri pabrik atau kilang serta konstruksi bangunan memiliki kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar.
“PMI di Lombok atau NTB ini sebenarnya harus mengekspansi, jangan hanya fokus ke ladang saja. Di Malaysia kuota untuk pabrik atau kilang dan sektor bangunan itu banyak. Jadi solusinya untuk Malaysia adalah masuk ke sektor non-perkebunan,” ujar Edy Sopyan. Jum'at,(02/10/2026).
Peluang Sektor Non-Perkebunan
Edy menjelaskan, sektor perkebunan di Malaysia selama ini menerapkan skema zero cost, di mana biaya penempatan ditanggung oleh pihak majikan. Namun, skema tersebut memiliki konsekuensi tersendiri karena ruang gerak perusahaan penempatan maupun pekerja relatif lebih terbatas.
Sementara itu, sektor non-perkebunan seperti industri kilang dan konstruksi merupakan sektor berbayar yang membutuhkan pembiayaan awal dalam proses penempatan.
Menurut Edy, minat PMI asal NTB untuk bekerja di sektor non-perkebunan maupun mencoba negara tujuan lain sebenarnya cukup tinggi. Hal itu, kata dia, terlihat dari banyaknya pekerja muda asal NTB yang setelah memiliki pengalaman kerja di Malaysia kemudian memilih melanjutkan karier ke negara lain.
Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke Jepang beberapa waktu lalu. Di negara tersebut, ia bertemu sejumlah pekerja asal Lombok yang sebelumnya pernah menjadi PMI di Malaysia.
“Anak-anak muda kita ini sebenarnya sangat tertarik ke sektor non-perkebunan dan negara lain seperti Jepang. Apjati NTB juga sedang menjajaki beberapa anggota kami untuk menggarap peluang ke Jepang,” jelasnya.
Dorong Penempatan Langsung ke Jepang
Apjati NTB juga mendorong agar perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang berada di NTB dapat melakukan penempatan secara langsung ke Jepang dan negara tujuan lainnya.
Selama ini, PMI asal NTB yang hendak bekerja ke Jepang masih banyak yang harus melalui P3MI di luar daerah, seperti Bali, Bandung, Jakarta hingga Surabaya. Panjangnya rantai penempatan tersebut dinilai berpengaruh terhadap tingginya biaya keberangkatan.
Edy menyebut biaya yang harus dikeluarkan calon PMI untuk proses keberangkatan ke Jepang dapat mencapai Rp50 juta hingga Rp60 juta per orang.
Kondisi tersebut membuat sebagian calon PMI terpaksa mencari pinjaman dari pihak ketiga untuk membiayai keberangkatan. Bahkan, menurut Edy, terdapat pekerja yang harus menghadapi beban utang dengan skema pinjaman berbunga tinggi.
“Pinjam satu, kembali dua. Akhirnya gaji selama setahun pertama habis hanya untuk membayar utang di kampung halaman,” ungkapnya.
Karena itu, Apjati NTB menargetkan agar ke depan P3MI lokal mampu mengambil peran lebih besar dalam proses penempatan PMI ke Jepang maupun negara tujuan lainnya.
Penempatan langsung dari NTB dinilai dapat memangkas rantai penempatan, menekan biaya yang harus ditanggung calon PMI, sekaligus memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan penempatan lokal untuk berkembang.
Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI di NTB yang hingga kini realisasinya masih tergolong rendah.
Apjati NTB berharap sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, P3MI dan pihak terkait lainnya dapat diperkuat sehingga akses pembiayaan dan informasi bagi calon PMI semakin terbuka.
Dengan demikian, PMI asal NTB tidak hanya memiliki pilihan pekerjaan di sektor perkebunan, tetapi juga dapat mengakses peluang kerja di sektor industri, konstruksi maupun negara tujuan lainnya dengan proses penempatan yang lebih terjangkau dan terorganisasi.(Red).
