 |
| Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL) menggelar Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan di Sekretariat RKBPL, Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Dahlia, Kota Mataram, Sabtu (31/10/2026). |
MATARAM,(Beritantb.com) – Memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026, Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL) menggelar Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan di Sekretariat RKBPL, Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Dahlia, Kota Mataram, Sabtu (31/10/2026).
Mengusung tema “Merajut Harmoni, Membangun Persatuan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Membedah Peran dan Tantangan Pemuda di NTB”, kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi lintas generasi untuk membahas berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, hingga lingkungan yang dihadapi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kegiatan yang diinisiasi Bidang Hukum, Hubungan Kelembagaan dan Organisasi RKBPL ini melibatkan Pengurus Pusat RKBPL, Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram, Ikatan Mahasiswa Kota Bima (IMKOBI) Mataram, serta puluhan organisasi kepemudaan dan paguyuban.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua Bidang Hukum RKBPL, Taufan, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut lahir dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan multidimensional yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan generasi muda.
Menurutnya, NTB saat ini menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari persoalan pertanian dan ketenagakerjaan, pemerataan pendidikan, potensi konflik sosial, peredaran gelap narkotika, hingga persoalan penegakan hukum yang menyentuh masyarakat marginal.
“Persoalan-persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda, untuk memberikan gagasan, kritik, dan rekomendasi yang konstruktif,” tegas Taufan di hadapan sekitar 100 peserta.
Ketua Umum RKBPL, Dr. H. Muhammad Irwan H. Husain, M.P., dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif pengurus yang menghadirkan ruang kolaborasi antara organisasi paguyuban, mahasiswa, dan pemuda.
Ia berharap momentum tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat peran generasi muda Bima di Pulau Lombok untuk ikut berkontribusi mengawal pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, M. Takiyudin Suki, S.E., M.H., yang hadir mewakili Gubernur NTB, menyambut positif pelaksanaan dialog tersebut.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum kepemudaan tersebut. Bahkan, pemerintah siap menerima naskah *Policy Brief* sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Bedah Persoalan Pembangunan NTB
Sesi panel diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah, akademisi, praktisi pendidikan, dan aktivis. Diskusi dipandu langsung oleh Taufan, S.H., M.H.
Firmansyah, S.Hut., M.Si., dari Bappeda NTB, memaparkan arah transformasi pembangunan menuju NTB Emas 2045. Ia menjelaskan bahwa visi NTB yang maju, kuat, aman, berkelanjutan, dan sejahtera membutuhkan penguatan kualitas sumber daya manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perspektif berbeda disampaikan akademisi hukum FHISIP Universitas Mataram, Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H. Ia menyoroti persoalan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum formal yang dalam sejumlah kasus memunculkan tindakan main hakim sendiri.
Fenomena pemblokiran jalan akibat persoalan arisan hingga perselisihan keluarga di wilayah Bima menjadi salah satu contoh yang disorotnya.
Risnain juga menghubungkan persoalan degradasi lingkungan di Bima dan Dompu dengan berbagai persoalan sosial, termasuk rendahnya literasi sosial, kriminalitas, perjudian daring, dan peredaran narkotika.
Sementara itu, pengelola lembaga pendidikan binaan RKBPL, Supriadin, S.Pd., M.Pd., menyoroti tantangan dunia pendidikan dan rendahnya keberanian sebagian generasi muda dalam membangun cita-cita.
Ia mengingatkan pentingnya investasi negara dalam sektor pendidikan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi masa depan generasi.
Supriadin juga mengingatkan kalangan intelektual agar tetap menjaga independensi dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Intelektual sejati adalah mereka yang mampu mewakili suara-suara yang tidak terwakili (*the voiceless*), bukan justru menjadi corong oligarki dan korporasi,” ujarnya.
Dari perspektif ekonomi kerakyatan, Dr. Firmansyah, M.Si., dosen FEB Universitas Mataram, mendorong pemuda meninggalkan mentalitas serba instan, membangun budaya menulis, serta memperkuat etos kerja dan kemandirian melalui kerja nyata.
Hal senada disampaikan M. Irwan, S.T., M.Eng., yang menekankan empat modal utama dalam membangun kapasitas kepemudaan, yakni karakter dan integritas, etos kerja, kompetensi, serta kolaborasi.
Adapun aktivis Nurjanah, S.Pd., mengingatkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam gerakan kepemudaan. Menurutnya, persoalan kerentanan sosial dan kesenjangan kualitas pendidikan membutuhkan gerakan bersama yang inklusif tanpa diskriminasi gender.
IMBI dan IMKOBI Sampaikan Orasi Keadilan
Suasana dialog semakin dinamis ketika memasuki sesi Orasi Keadilan. Ketua Umum IMBI Mataram, Arif Rizal Muhaimin, dan Ketua Umum IMKOBI Mataram, Ammar Rafsanzani, secara bergantian menyampaikan pandangan dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda.
Dalam orasinya, keduanya menyoroti posisi pemuda yang kerap dilibatkan dalam momentum politik, tetapi masih menghadapi persoalan mendasar di tengah masyarakat.
Mulai dari pengangguran terdidik, ancaman penyalahgunaan narkotika, hingga terbatasnya ruang ekspresi dan pengembangan potensi generasi muda.
Mereka menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan ataupun pelengkap dalam agenda seremonial. Sebaliknya, generasi muda harus diberikan ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik.
Orasi tersebut menjadi penegasan bahwa suara mahasiswa dan pemuda perlu mendapat tempat dalam setiap pembahasan mengenai masa depan pembangunan NTB.
Hasil Dialog Akan Dirumuskan Menjadi Policy Brief
Melalui kegiatan tersebut, RKBPL berharap diskusi dan berbagai pandangan yang disampaikan para narasumber maupun peserta tidak berhenti sebagai wacana.
Seluruh gagasan, kritik, dan rekomendasi yang berkembang dalam forum akan dirumuskan menjadi naskah *Policy Brief* untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan masukan sekaligus rekomendasi kebijakan terkait sejumlah persoalan strategis, khususnya pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, ketenagakerjaan, penegakan hukum, ketahanan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan RKBPL 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi kepemudaan, mahasiswa, akademisi, dan pemerintah.
Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: pembangunan NTB membutuhkan pemuda yang tidak hanya hadir dalam seremoni, tetapi juga berani berpikir kritis, menyampaikan aspirasi, menawarkan solusi, serta ikut mengawal pelaksanaan kebijakan.
Pemuda telah menyampaikan gagasan dan kegelisahannya. Kini, tindak lanjut dan komitmen para pemangku kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan suara tersebut berkontribusi nyata bagi masa depan NTB.(Red)
