 |
| Badai NTB |
Bima, (Beritantb.com) – Nasib Uswatun Hasanah alias Badai NTB, perempuan asal Ngali, Kabupaten Bima, yang dikenal aktif menyuarakan pemberantasan narkoba, akan ditentukan dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Raba Bima, Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 14.00 WITA.
Menjelang pembacaan putusan perkara pidana dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Perlindungan Data Pribadi (PDP) dengan nomor perkara 177/Pid.Sus/2026/PN Rbi tersebut, Koalisi Bersama Rakyat Lawan Narkoba (BERANI) menyuarakan tuntutan agar majelis hakim membebaskan Badai NTB dari seluruh dakwaan.
Perwakilan Tim Advokat Koalisi BERANI, Yan Mangandar, mengatakan perjalanan hukum yang dihadapi Badai NTB merupakan perjuangan panjang yang diwarnai berbagai tekanan dan intimidasi. Menurutnya, Badai sebelumnya dikenal sebagai Ketua PW SEMMI NTB yang aktif menyuarakan persoalan peredaran narkoba di wilayah Bima dan Dompu.
Yan menjelaskan, Badai memilih keluar dari zona nyaman dengan melakukan kontrol sosial terhadap dugaan maraknya peredaran narkoba yang dinilai sulit tersentuh hukum. Upaya tersebut dilakukan melalui jalur formal, kampanye terbuka di media sosial, dialog langsung dengan masyarakat hingga ke pelosok desa, serta menerbitkan buku berjudul Badai di Tengah Kepungan Kartel Narkoba.
Namun, perjuangan tersebut kemudian berujung pada persoalan hukum.
Pada 19 Desember 2024, seorang anggota DPRD Kabupaten Bima, Hilda Komala Dewi, melaporkan Badai ke Polres Bima atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan di akun media sosial Badai NTB pada 18 Desember 2024 yang memuat materi edukasi dan imbauan kepada masyarakat untuk melaporkan peredaran narkoba kepada aparat berwenang.
Sejak laporan itu bergulir, Badai harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan hukum dengan bolak-balik Bima-Mataram. Bahkan, pada 14 Mei 2025, statusnya ditetapkan sebagai tersangka.
Badai juga sempat menempuh upaya praperadilan sebagai bentuk perlawanan hukum karena menilai terdapat persoalan dalam proses yang dijalaninya. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Dalam perkara pokok ini, Badai mendapatkan pendampingan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) dari 13 advokat yang tergabung dalam Koalisi BERANI. Pendampingan berlangsung sejak sidang pertama pada 23 Juni 2026 hingga memasuki persidangan ke-20 dengan agenda pembacaan putusan.
Ajukan Dua Saksi, Tiga Ahli dan 28 Amicus Curiae
Yan Mangandar mengungkapkan, dalam tahap pembuktian, tim advokat telah menghadirkan dua orang saksi dan tiga orang ahli untuk memperkuat pembelaan terhadap Badai.
Dua saksi tersebut terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang juga tokoh masyarakat Bima serta seorang aktivis SEMMI. Sementara tiga ahli yang dihadirkan berasal dari bidang antropologi Universitas Nusa Mandiri Bima (UNBIM), hukum pidana Universitas Mataram (UNRAM), serta ahli ITE dan PDP dari Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) RI.
Selain itu, Koalisi BERANI juga mengajukan 28 pernyataan dukungan atau Amicus Curiae (sahabat pengadilan).
Menurut Yan, seluruh dukungan dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk melihat persoalan secara utuh, termasuk konteks kepentingan umum di balik aktivitas Badai dalam menyuarakan bahaya narkoba.
"Keberanian seorang perempuan bernama Badai NTB dalam menyuarakan persoalan narkoba harus dilihat secara utuh. Ini bukan semata-mata persoalan unggahan media sosial, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dalam menyelamatkan generasi masa depan Dana Mbojo dan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba," demikian sikap Koalisi BERANI melalui perwakilan tim advokatnya.
Tiga Hakim Penentu Nasib Badai NTB
Sidang pembacaan putusan yang dijadwalkan berlangsung Rabu, 11 November 2026, pukul 14.00 WITA di Pengadilan Negeri Raba Bima menjadi momentum penting bagi perjalanan hukum Badai NTB.
Putusan akan dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., bersama anggota majelis hakim lainnya.
Koalisi BERANI berharap majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali fakta persidangan serta realitas sosial yang dihadapi masyarakat Bima-Dompu terkait persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Mereka menilai, perjuangan mengungkap persoalan narkoba merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat yang harus mendapatkan ruang perlindungan dalam negara demokrasi, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Sebagai penguat harapan tersebut, Koalisi BERANI mengutip pernyataan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., dalam sambutan acara pengukuhan hakim di Jakarta pada 12 Juni 2025.
"Keadilan tidak hanya ditemukan dalam teks undang-undang, keadilan juga dapat terpancar dari hati nurani seorang hakim," demikian kutipan pernyataan Ketua MA yang dicantumkan dalam materi Koalisi BERANI.
Sidang Terbuka untuk Umum, Masyarakat Dipersilakan Hadir
Koalisi BERANI mengajak masyarakat Bima-Dompu, termasuk kalangan ibu rumah tangga, buruh, petani, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya untuk hadir menyaksikan jalannya persidangan.
Sidang pembacaan putusan tersebut terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengikuti proses persidangan secara langsung dengan tetap menghormati tata tertib pengadilan.
Bagi Koalisi BERANI, putusan perkara ini bukan hanya menyangkut nasib seorang perempuan bernama Badai NTB, tetapi juga menjadi perhatian terhadap ruang kebebasan berpendapat, kontrol sosial, dan keberanian masyarakat dalam menyuarakan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Di akhir pernyataannya, Yan Mangandar bersama Koalisi BERANI kembali menegaskan harapan agar majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Badai NTB berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.(Red).
